Rabu 18 Desember 2019, 17:21 WIB

Wiranto Mundur, OSO: Kami Enggak Punya Dewan Pembina

Arga Sumantri | Politik dan Hukum
Wiranto Mundur, OSO: Kami Enggak Punya Dewan Pembina

Antara
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang

 

KETUA Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) merespons santai pengunduran diri Wiranto sebagai Dewan Pembina Hanura. OSO menyebut dewan pembina tak ada dalam struktur partai.

"Kami itu enggak punya dewan pembina," kata OSO saat konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut OSO, tak ada jabatan dewan pembina sesuai surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur kepengurusan Hanura yang disahkan pada 25 November 2019. Munas Hanura di Solo pada 2015, kata OSO juga tidak mencantumkan struktur dewan pembina.

"Waktu saya belum menjadi ketua, dewan pembina itu di (munas) Solo itu sudah tidak ada. Nah kita meneruskan hasil dari Munas Solo itu," ungkapnya.

OSO juga mengaku kaget dengan pernyataan pengunduran diri Wiranto sebagai dewan pembina. Selain merasa tak ada dalam struktural partai, OSO juga tak menganggap Wiranto sebagai dewan pembina Hanura.

"Anggota biasa. Saya saja kalau enggak jadi apa-apa jadi anggota biasa. Biar enggak jadi apa-apa saya akan tetap menjadi anggota," ungkapnya.

OSO pun merasa tak pernah memecat Wiranto. OSO berkukuh anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Hanura tak memuat jabatan ketua dewan pembina.

"Kalau mau ada ketua dewan pembina, bisa kita usulkan dalam munas ini, adakan lagi ketua dewan pembina," seloroh OSO.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan mundur dari jabatan dewan pembina Hanura. Keputusan itu diambil lantaran Wiranto tak ingin rangkap jabatan setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (X-15)

Baca juga: Wiranto Tinggalkan Hanura

Baca juga: Wiranto Mundur Sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura

Baca juga: Wiranto Heran tidak Diundang ke Munas Hanura

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More