Rabu 18 Desember 2019, 10:54 WIB

Jokowi Puji TPA Sampah Manggar

Andhika Prasetyo | Nusantara
Jokowi Puji TPA Sampah Manggar

MI/Andhika Prasetyo
TPA Sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diresmikan Presiden Joko Widodo, Rabu (17/12).

 

PRESIDEN Joko Widodo, Rabu (18/12), meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jokowi menyebut TPA yang mampu menampung 420 ton sampah per hari itu merupakan yang terbaik di Indonesia.

Di samping kondisinya yang bersih, hijau, dan tidak terlalu bau, TPA tersebut mampu mengonversi sampah serta air sampah (lindi) menjadi sumber energi berupa gas metana.

Gas tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat setempat melalui sambungan pipa untuk dimanfaatkan untuk kegiatan memasak sehari-hari.

"Pembangunannya juga tidak memakan biaya begitu banyak. Hanya Rp160 miliar. Tidak sampai triliun," ujar Jokowi usai meresmikan TPA Sampah Manggar, Rabu (18/12).

Ia pun menyinggung kinerja pembangunan TPA lain yang diproyeksikan dapat menghasilkan listrik namun hingga saat ini belum membawa hasil.

Baca juga: Hari Ini, Jokowi akan Resmikan TPA Sampah Manggar

"Kalau tempat lain ada yang ingin melakukan pemrosesan dengan pembakaran terus dibelokkan menjadi listrik bagus juga, tapi sampai sekarang saya melihat belum ada yang jadi," tutur Mantan Wali Kota Solo tersebut.

Ia pun mendesak sepuluh wilayah yang ditetapkan sebagai daerah prioritas penanganan sampah bisa segera merampungkan tugas mereka dalam membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

"Akhir tahun depan semoga ada yang selesai," lanjutnya.

Biaya yang diperlukan untuk membangun PLTSa sedianya jauh lebih mahal dibandingkan TPA Sampah Manggar. Nilai investasi TPSa terendah yakni untuk di Surabaya mencapai Rp700 miliar. Yang termahal, di Jakarta, biayanya mencapai Rp4,8 triliun.

"Sampah ini bukan urusan sepele dan Balikapan sudah mengerjakan dengan sangat bagus," tandas Jokowi. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More