Rabu 18 Desember 2019, 12:45 WIB

Regulasi Vape Harus Didasarkan Risiko

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Regulasi Vape Harus Didasarkan Risiko

ANTARA/Umarul Faruq
Pekerja meracik cairan rokok elektronik (vape) di industri kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

 

KETUA Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mendesak pemerintah membuat regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif atau vape yang sesuai dengan karateristik produk dan profil risiko.

Ia mengatakan vape memiliki risiko yang lebih rendah 95% dibandingkan produk tembakau konvensional. Maka dari itu, sudah semestinya produk tersebut diatur agar lebih mudah diakses perokok dewasa.

Salah satunya caranya adalah dengan menurunkan cukai tembakau alternatif.

“Regulasi tersebut harus berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah melakukan kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif di Indonesia sehingga regulasi yang dibuat berdasarkan bukti ilmiah dan data yang akurat,” tutur Ariyo melalui keterangan resmi, Rabu (18/12).

Baca juga: Presiden Soroti Ekspor Lobster

Menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, potensi penerimaan cukai dari vape dapat mencapai Rp541,3 milyar per tahun.

Industri tersebut juga telah memperkerjakan 50 ribu orang dengan total 209 pabrik di seluruh Indonesia.

"Sektor ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian negara jadi sudah semestinya didukung dengan regulasi yang tepat," tuturnya.

Saat ini, ketentuan harga jual produk tembakau alternatif diatur dalam peraturan tarif cukai hasil tembakau yang dikeluarkan Kemenkeu. Dalam aturan tersebut, produk tembakau alternatif digolongkan dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Jenis-jenis HPTL yang beredar di pasaran antara lain, vape, produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product), snus, nikotin tempel, dan lainnya.

Di negara-negara lain seperti Inggris, Selandia Baru, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan menerapkan cukai produk HPTL cukai lebih rendah dibandingkan rokok karena dianggap memiliki risiko lebih rendah. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More