Rabu 18 Desember 2019, 07:02 WIB

Dewan Desak PD Pasar Horas Jaya Bayar 7 Bulan Gaji Karyawan

Apul Iskandar | Nusantara
Dewan Desak PD Pasar Horas Jaya Bayar 7 Bulan Gaji Karyawan

MI/Apul Iskandar
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Pematangsiantar, Selasa (17/12/2019)

 

DALAM Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD dengan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Pematangsiantar, dewan meminta  PD PHJ membayarkan gaji selama 7 bulan untuk 311 karyawan yang hingga kini belum diterima. Ketua Komisi II DPRD Rini Silalahi menegaskan, pembayaran gaji karyawan PD PHJ harus dilakukan meski PD PHJ mengatakan perusahaan tersebut merugi.

"Kami meminta agar PD PHJ segera memenuhi hak para karyawan. Karena penting pengelolahan (PD PHJ)  secara profesional dan transparan. Seharusnya tidak ada lagi kutipan retrebusi secara langsung namun menggunakan aplikasi berbasis online jadi anggaran dapat transparan dan tidak menguap di satu meja saja" ungkap Rini, di gedung DPRD Kota
Pematangsiantar, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya keliru apabila PD PHJ tidak membayar gaji karyawannya dengan alasan merugi. Pada kesempatan itu Direktur PD PHJ Bambang Wahyono mengatakan, kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat mengharuskan pihaknya menunda pembayaran gaji pegawai. Gara-gara tidak digaji, sebanyak 29 pegawai mengundurkan diri.

" Kami melakukan upaya guna mengurangi biaya oprerasional seperti peniadaan mobil dinas serta mengupayakan pemasukan lainnya. Meski hal itu juga belum dapat menutup defisit anggaran," ungkap Bambang.

Bambang menambahkan pihaknya hanya bisa membayarkan gaji pegawai selama satu bulan. Dalam waktu dekat PD PHJ akan melakukan rasionalisasi pegawai untuk mengurangi pembiayaan perusaahaan.

"Kita selalu berupaya mencari jalan keluar. Kami hanya bisa membayarkan satu bulan gaji pegawai dengan kondisi (perusahaan) saat ini. Oleh karena itu penting kerja sama Pemerintah Kota dan DPRD memperbaiki PD PHJ" tutur Bambang.

Direktur Keuangan PD PHJ Toga Sihite memaparkan setiap bulan PD PHJ mendapat pemasukan sebesar Rp407 juta yang didapat dari sewa kios,bongkar muat, kamar mandi dan pendapatan lainnya. Namun PD PHJ mengeluarkan 581 juta untuk total keperluan selama sebulan.

"Jadi kami (PD PHJ) mengalami devisit anggaran sebesar 195 juta untuk setiap bulannya," ungkap Toga.

Menurut Toga, sejak 2017 PD PHJ telah mengalami kekurangan anggaran pembiayaan oprerasional hingga saat ini. Angka itu terus mengalami perubahan setiap tahunnya.

"Sejak 2017 defisit anggaran sebesar 1,6 milliar, kemudian 2,7 milliar pada 2018. Untuk triwulan ketiga pada 2019 ini, PD PHJ mengalami defisit anggaran sebesar 870 juta," terang Toga.

baca juga: Dirut GWP Alihkan Saham tanpa Beri Tahu Kreditur

Karyawan PD PHJ mengaku keberatan dengan wacana pembayaran satu bulan gaji oleh PD PHJ.

"Soal itu (gaji sebulan) kami sepakat menolak. Untuk 2019 ini sudah tiga bulan kami tidak gajian. Kita harapkan pemerintah peka soal ini" ungkapnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More