Selasa 17 Desember 2019, 19:45 WIB

Presiden Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru

Rudi Agung | Nusantara
Presiden Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru.

 

PRESIDEN Joko Widodo meninjau lokasi Ibu Kota baru yang berada di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Ini kita menyiapkan totalnya sekarang 256 ribu hektare seluruhnya, semua kawasan dan dicadangkan untuk jangka waktu 100 atau 200 tahun yang akan datang," kata Presiden Jokowi di konsesi HPH PT ITCI, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, pada Selasa (17/12).

Presiden Jokowi meninjau calon Ibu Kota baru itu bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Saat kunjungan, hujan turun sehingga kawasan perbukitan berlumpur dan jalanan menjadi licin karena jenis tanah merah dan berbukit-bukit.

"Kemudian yang akan dijadikan kawasan ibu kota itu 56 ribu (hektare) tapi yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu kawasan pemerintahan 5.600 hektare klaster pemerintahan," tambah Presiden.

Pembangunan klaster pemerintahan itu akan berjalan pararel dengan pembangunan klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, serta 'financial center'.

"Kira-kira itu. Jadi yang jelas menurut saya lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang 'smart city', 'compact city' kemudian 'green city' semuanya," ungkap Presiden.

Namun, Presiden menyatakan bahwa belum ada keputusan final apakah Ibu Kota baru tersebut juga akan menjadi provinsi baru.


Baca juga: PKH Bantu Wujudkan Impian Anak dari Keluarga tak Mampu


"Ini yang sedang diproses apakah ini yang disebut sebagai sebuah kota yang nanti akan ada di situ 'city manager'-nya ataukah nanti sebuah provinsi, segera akan diputuskan. Tapi yang paling penting Badan Otoritas Ibu Kota (BOI) segera akan terbentuk nanti akhir Desember atau insya Allah awal Januari," tambah Presiden.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan pemerintahan Ibu Kota baru akan berbentuk provinsi baru.

"Kandidat ketua badan otoritanya belum, kandidatnya banyak tapi belum," ungkap Presiden.

Klaster pemerintahan sendiri akan menempati tempat yang paling tinggi.

"Ya tadi tempatnya yang kita lihat di sana tadi, di situ di tempat yang paling tinggi kemudian istananya juga di sekitar itu, kementerian-kementerian juga di sekitar tadi kita berhenti tadi," kata Presiden.

Presiden pun optimistis kontur bukit-bukit di kawasan ibu kota baru malah akan disambut baik oleh para arsitek.

"Justru ini kontur yang sangat bagus bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau 'urban planner' diberi sebuah kawasan naik turun bukit seperti ini pasti akan senang. Lihat saja nanti. Di sananya pasti akan senang nanti," ungkap Presiden.

Presiden pun menegaskan pembangunan Ibu Kota baru berada di bekas hutan tanaman industri, bukan hutan lindung.

"Sekali lagi perlu kita ulang, ini bukan hutan alam. Apalagi kawasan hutan lindung, ndak. Ini adalah kawasan hutan tanaman industri yang kita ambil dari perusahaan yang sebanyak 56 ribu hektare tadi, kalau 256 ribu hektare itu memang dicadangkan untuk kawasan konservasi. Artinya kita ingin justru memperbaiki dari lingkungan yang ada ini," jelas Presiden.

Presiden mengaku sudah memerintahkan Menteri Kehutanan untuk membangun kebun bibit seluas kurang lebih 100-an hektare yang akan ditanami jutaan bibit. (Ant/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More