Selasa 17 Desember 2019, 19:15 WIB

Pemerintah Pastikan Papua terus Bersolek

Faustinus Nua | Ekonomi
Pemerintah Pastikan Papua terus Bersolek

ANTARA/Gusti Tanati
Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan pembangunan Tribun Istora Papua di Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (27/6)

 

PEMERINTAH akan membangun Papua dan Papua Barat secara holistik atau secara keseluruhan dalam lima tahun ke depan. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, Senin (17/12).

"Semua serba mudah, infrastruktur sudah dibangun dan kita ke depan akan membangun Papua secara holistik dan konprehensif, karena kalau setiap kementerian punya program yang berbeda- beda, tempatnya beda itu akan tidak ada gunanya," kata dia

Baca juga: DPR Ingin Percepat Pemekaran Papua

Menurutnya pembangunan secara holistik berarti fokus pada satu daerah seperti Papua. Setiap kementerian yang terkait harus memiliki program yang saling mendukung atau melengkapi dan bisa saling bersinergi sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat Papua sendiri.

"Misalnya visi membangun pelabuhan ada Kemenhub, PUPR harus bangun jalannnya, Pertamina harus membangun pom bensinya, Polhukam harus menjamin keamanannya dan seterusnya. Itu yang namanya holistik, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu kadang hilang," ungkapnya.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa saat ini di Bappenas dan  Kemenkopolhukam sudah ada desk Papua yang bertugas untuk mengurus berbagai masalah terkait Papua. Untuk pembangunan 5 tahun mendatang, lanjutnya Pemerintah akan fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua. Untuk itu setiap kementerian atau lembaga harus menyinergikan programnya secara bersama-sama.

"Sekarang diharapkan menyatu, meskipun anggarannya masing-masing terserah pada departemen. Tapi penempatannya itu nanti terkordinir dalam desk Papua."

Dia menambahkan bahwa upaya membangun Papua tersebut akan dirumuskan payung hukumnya sebagaimana diketahui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2001 akan berakhir masanya. Dalam pembaharuan Inpres nantinya, Pemeritah akan memasukan beberapa program termasuk pembangunan Papua secara holistik ke dalamnya.

"Nanti kita perpanjang (Inpres) lalu ditempelkan nama progam-program dan desk yang menyatu itu. Fokus ke situ nantinya," pungkasnya. (Van/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More