Selasa 17 Desember 2019, 16:00 WIB

Bansos Program Keluarga Harapan Naik Rp40 ribu

Indriyani Astuti | Humaniora
Bansos Program Keluarga Harapan Naik Rp40 ribu

MI/Ramdani
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

 

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait Program Sembako tahun 2020 di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (17/12).

Pertemuan itu, imbuhnya, mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 dan persiapan Program Sembako 2020.

"Bantuan sosial ini akan mulai disalurkan kepada masyakarat pada awal Januari, sehingga diharapkan program bantuan ini dapat dirasakan secepatnya," ujar Muhadjir.

Ia mengatakan penyaluran BNPT diharapkan dapat berdampak signifikan dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 9,4 %.

Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan, pada Januari 2020, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kesiapan untuk menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang nilainya sekitar Rp7 triliun dan BPNT senilai Rp2 triliun.

"Untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyakarat berpendapatan rendah," ucapnya.

Mensos mengatakan terdapat peningkatan indeks bansos pangan dari yang sebelumnya sebesar Rp110.000 menjadi Rp150.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Ia berharap penambahan bansos ini dapat memberikan kesempatan bagi masyakarat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi selain beras dan telur seperti ikan, daging, ayam, dan kacang-kacangan.

"Penambahan Rp40.000 merupakan realisasi dari janji Presiden atas Program Sembako, namun pemerintah tidak akan meluncurkan kartu baru, hanya saja penambahan bansos itu akan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," terangnya.

Selain itu Pemerintah juga menekankan bahwa program bantuan tersebut akan berjalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kebijakan diskresi.

Dalam keterangan kepada awak media, Menko PMK mengatakan program bantuan itu akan disinergikan dengan program Pemerintah untuk menanggulangi stunting (tengkes).

"Karena itu akan ada kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintervensi langsung dalam pengentasan stunting," tukasnya. (Ind/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More