Selasa 17 Desember 2019, 15:05 WIB

Di Balik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak

Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM dan mantan anggota Tim Antimafia Migas | Opini
Di Balik Kandasnya Pembangunan Kilang Minyak

Dok pribadi
Fahmy Radhi

PRESIDEN Joko Widodo, baru-baru ini, benar-benar murka dengan progres pembangunan kilang minyak yang tak kunjung direalisasikan. Kemurkaan Presiden Jokowi sangat beralasan, lantaran lebih 30 tahun terakhir, Pertamina tidak berhasil membangun kilang sama sekali. Di sisi lain, proses pembangunan kilang minyak yang sedang diupayakan oleh Pertamina malah berpotensi kembali kandas.

Padahal kilang yang dioperasikan Pertamina selama ini merupakan kilang-kilang yang sudah tua-renta. Bahkan kilang yang dibangun pada zaman Penjajah Belanda masih digunakan, antara lain: kilang Balikpapan (1894) dan Kilang Plaju (1903). Sedangkan kilang minyak yang dibangun Pertamina umumnya juga sudah relatif tua, di antaranya Kilang Dumai (1971), Kilang Cilacap (1976), serta Kilang Kasim (1997).

Bukannya tidak ada upaya Pertamina sama sekali untuk pengembangan existing kilang minyak dalam proyek Refining Development Master-plan Program (RDMP), maupun pembangunan kilang minyak baru atau grass root refinery (GRR). Namun, setiap kali kedua upaya itu dilakukan selalu saja muncul hambatan sistemik untuk merealisasikan, hingga kandas di tengah jalan. Bebarapa investor sudah menyatakan komitmen investasi yang dituangkan dalam Frame Work Agreement (FWA) lagi-lagi selalu kandas.
 
Paling tidak masih ada tiga investor yang sudah bertahun-tahun melakukan perundingan dengan Pertamina untuk pengembangan proyek RDMP dan GRR. Namun, hingga kini belum juga berhasil direalisasikan, bahkan ketiga proyek kilang itu terancam kembali kandas. Ketiga investor itu ialah Aramco Saudi Arabia, Rosneft Oil Company Rusia, dan Overseas Oil and Gas (OOG) Oman.

Pada Mei 2016, Pertamina dan Saudi Aramco telah menandatangani perjanjian untuk melanjutkan tahapan proyek RDMP di Cilacap melalui penetapan kontrak engineering and project management services. Investasi untuk proyek RDMP Cilacap ditaksir mencapai US$5 miliar. Dengan investasi tersebut, kapasitas kilang Cilacap diharapkan meningkat hingga mencapai 400 ribu barel per hari, dengan produk spesifikasi Euro V, petrokimia dasar (basic petrochemical), dan base oil untuk pelumas.  

Pertamina dan Saudi Aramco sudah membentuk perusahaan patungan sejak 22 Desember 2016, Pertamina memegang saham sebesar 55 persen dan Saudi Aramco sebesar 45 persen. Namun, proyek RDMP Cilacap, yang ditargetkan selesai pada Desember 2019 ini, masih terganjal dengan perbedaan valuasi asset.

Padahal pada perundingan terkahir di sela-sela pertemuan G20 di Jepang antara Pertamina dengan Saudi Aramco telah disepakati penunjukan tim penilai independen untuk melakukan proses valuasi aset yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan. Namun, masih saja muncul perbedaan penilaian antara keduanya terkait value asset, sehingga mustahil proyek RDMP Cilacap dapat direalisasikan pada akhir 2019.

Dengan alasan yang berbeda, pembangunan Kilang Pertamina GRR Tuban, kerja sama antara Pertamina dan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company, juga terancam kandas. Untuk mengoperasikan Kilang Tuban sudah dibentuk perusahaan joint venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP). Kilang Tuban nantinya akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasoline dan diesel. Selain itu, Kilang Tuban juga akan menghasilkan 4 juta liter avtur per hari serta produksi petrokimia sebesar 4.25 juta ton per tahun.

Pertamina dan Rosneft sudah menandatangani perjanjian proyek ini di Moskow, Rusia, tetapi proyek itu masih terkendala dalam pembebasan lahan. Dari total 849 ha yang dibutuhkan, baru 349 hektare yang sudah dibebaskan, sisanya 500 hektare masih dalam tahap pembebasan. Di tengah proses pembebasan lahan, masyarakat setempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung atas keputusan pembebasan lahan miliknya. Gugatan itu menyebabkan realisasi proyek kilang Tuban juga terancam kandas.

Mirip dengan kilang Cilacap dan Tuban, pembangunan Kilang Bontang juga terkatung-katung, yang berpotensi kembali kandas. Dalam proyek itu, Pertamina telah bekerja sama dengan perusahaan migas asal Oman, OOG. Biaya pembangunan kilang ditanggung sepenuhnya oleh OOG, sementara Pertamina memperoleh golden share 10 persen sekaligus sebagai off taker beberapa produk yang dihasilkan. Total nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan sebesar Rp197,58 triliun, dengan kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel per hari produk Euro-5 dan Petrokimia, diharapkan proyek ini bisa mulai beroperasi pada 2025.

Untuk merealisasikan Proyek Kilang Bontang, Petamina dan OOG sudah menandatangani Frame Work Agreement (FWA) pada Desember 2018. Bukannya mengimplementasi FWA, di penghujung 2019 Direktur Utama Pertamina  Nicke Widyawati tiba-tiba mengumumkan untuk mencari mitra baru dalam mengerjakan proyek NGRR Bontang, tanpa menyebut alasan yang jelas dalam penggantian mitra itu.

Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga memberikan sinyal bahwa pembangunan Kilang Bontang akan melibatkan investor baru dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) dan Mubadala, yang akan menggantikan OOG asal Oman.

Sesungguhnya, ketimbang mencari partner baru, yang harus mulai perundingan dari awal lagi dan membutuhkan waktu lebih panjang, akan lebih tepat bagi Pertamina untuk membuka kembali perundingan dengan mitra existing. Dengan Saudi Aramco, perundingan diarahkan untuk menyepakati valuasi aset berdasarkan penilaian independent appraisal. Sedangkan dengan OOG, Pertamina sebaiknya memperpanjang berlakunya FWA untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak memenuhi kesepakatan FWA ditetapkan.

Kalau ketiga kilang minyak itu, yaitu RDMP Cilacap, GRR Tuban, dan Bontang benar-benar kembali kandas, ini semakin menguatkan indikasi ada tangan-tangan mafia migas yang bermain. Mengapa? Karena kandasnya pembangunan ketiga kilang minyak itu akan meningkatkan impor migas dalam jumlah besar, yang menjadi sasaran bagi mafia migas berburu rente.

Tidak bisa dihindari, peningkatan impor Migas akan semakin membengkakan defisit neraca migas, sehingga makin memperbesar defisit neraca perdagangan. Namun, Presiden Jokowi kali ini akan 'menggigit' mafia migas, yang dengan sengaja menghalangi upaya pemerintah dalam menekan impor migas, termasuk yang mengandaskan pembangunan kilang minyak.(X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More