Selasa 17 Desember 2019, 13:30 WIB

FPI Apresiasi Anies Cabut Penghargaan untuk Diskotek Colosseum

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
FPI Apresiasi Anies Cabut Penghargaan untuk Diskotek Colosseum

MI/Insi Nantika Jelita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

FRONT Pembela Islam (FPI) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut penghargaan Adikarya Wisata ke Diskotek Colosseum. Pembatalan penghargaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Senin (16/12).

"Alhamdulillah, tentu kita apresiasi langkah pencabutan tersebut. Pak Anies selaku gubernur mengakomodasi aspirasi umat beragama untuk menjadikan ibu kota negara sebagai kota yang mencerminkan  berkepribadian dalam budaya, berdaulat secara politik, dan berdikari secara ekonomi," ungkap Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (17/12).

Munarman mengatakan budaya di ibu kota Jakarta bukanlah sesuatu yang hedonis, melainkan budaya yang antimaksiat.

FPI menentang keras penghargaan Adikarya Wisata tersebut lantaran diskotek dianggap tempat hura-hura dan menyebut tempat yang tidak ada manfaatnya.

Baca juga: Soal Colloseum, Anies Dituding Korbankan Anak Buah

"Budaya yang dikembangkan dan dipromosikan serta di-support adalah budaya yang antimaksiat dan antikemungkaran, bukan budaya yang hedonis yang penuh kemaksiatan," tutur Munarman.

"Masih banyak potensi budaya atau pariwisata di DKI Jakarta yang bisa dikembangkan dari pada sekedar hiburan malam dan hura hura," lanjutnya.

Pemprov DKI mendapatkan tekanan dari berbagai pihak soal penghargaan ini. Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim yang menilai penghargaan itu dibebastugaskan. Alasannya, mereka dinilai tidak cermat saat melakukan penilaian terhadap penghargaan yang diberikan dua tahun sekali tersebut

"Semoga Pak Anies tetap Istiqomah berada di jalan yang diridhoi Allah. Semoga tetap dalam barisan kaum nalar akal sehat dalam memimpin Jakarta. Sekali lagi, semoga Pak Anies dapat terus menerus berkonsultasi dengan para alim ulama dalam mengembangkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta," tandas Munarman. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More