Selasa 17 Desember 2019, 09:40 WIB

Jiwasraya Tunggak Klaim Rp12,4 T

Ihfa Firadusya | Ekonomi
Jiwasraya Tunggak Klaim Rp12,4 T

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta

 

PT Asuransi Jiwasraya memastikan tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran klaim senilai Rp12,4 triliun yang jatuh tempo pada akhir tahun ini.

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan pihaknya saat ini sedang dalam proses menyeleksi calon investor yang bisa menjadi sumber pendanaan ke depan.

“Tentu tidak bisa (membayar polis di akhir tahun ini). Seperti yang saya sampaikan di awal, sumbernya ialah dari corporate action. Saya mohon maaf kepada seluruh nasabah, saya tidak bisa memastikan tanggal berapa karena ini memang semuanya dalam proses,” jelas Hexana saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Ia menyebutkan dana ­investor yang masuk untuk membeli saham anak usaha ­Jiwasraya, ­Jiwasraya Putra, baru bisa masuk di akhir kuartal pertama tahun depan. Namun, itu pun belum cukup untuk bisa menutup tunggakan klaim asuransi para nasabah Jiwasraya.

“Betul, belum cukup. Ini tidak bisa dengan single solution, harus bertahap. Namun, yang penting ada harapan bisa ­diselesaikan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ­Jiwasraya membutuhkan suntikan dana hingga Rp32,8 triliun dari pemegang saham untuk bisa memenuhi ketentuan kecukupan modal asuransi ­sebesar 120% sesuai dengan ­ketentuan ­Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jiwasraya juga tercatat memiliki ekuitas yang negatif karena beberapa penyebab, di antaranya perusahaan banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi.

Saat ini proses hukum untuk penyelesaian kasus investasi bermasalah itu sedang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Bentuk pansus

Komisi VI DPR merekomendasikan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Hal itu menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dan Jiwasraya.

“Komisi VI merekomendasikan untuk membentuk panja atau pansus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.    

Sebelumnya, usul pembentuk-an pansus atau panja dilontarkan beberapa anggota Komisi VI DPR, seperti Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan dan Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat.   

“Kita harus membentuk panja karena tidak mungkin tidak membentuk panja dan itu bisa tertutup. Namun, pendalaman bisa lebih detail,” kata Rieke.   

Rieke mengatakan pembentukan pansus tidak hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan Asuransi Jiwasraya, tetapi juga secara otomatis menyelamatkan para nasabah yang menjadi korban.  

“Jika nasabah tidak diselamatkan, itu bukan menyelamatkan Jiwasraya namanya,” tukasnya.   

Saat ditemui secara terpisah, Ketua Komisi XI DPR Dito ­Ganinduto mengutarakan rapat gabungan antara pemerintah dan DPR akan dilakukan sesuai masa reses berakhir.

“Setelah reses, jadi kita tadi seudah bicara dengan Ketua DPR juga untuk menjadwalkan rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi XI DPR untuk ­bagaimana penyelamatan Jiwasraya,” ujar Dito. (Mir/Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More