Selasa 17 Desember 2019, 09:10 WIB

Publik Solo Terbelah Soal Dinasti Politik

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Publik Solo Terbelah Soal Dinasti Politik

Ist
Direktur Utama Median, Rico Marbun.

 

ISU dinasti politik menerpa Presiden Joko Widodo sei­ring dengan rencana majunya Gib­ran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, ke bursa calon wali Kota Solo di Pilkada 2020. Menan­tu Jokowi, Bobby Nasution, juga di­­ka­­barkan akan mencalonkan diri da­lam pilkada Kota Medan.

Lembaga survei Median melaksanakan survei pendapat masyarakat Kota Solo sepanjang 3 Desember hingga 9 Desember lalu. Sebanyak 800 responden dilibatkan. Hasilnya, publik Solo terbelah.

Sebanyak 55,5% responden menilai pencalonan Gibran dalam pemilihan wali Kota Solo tahun depan bukan praktik dinasti politik. Kemudian, 41,6% responden berpendapat sebaliknya. Sisanya, sekitar 2,9% menjawab tidak tahu.

Hal tersebut terungkap dalam pa­paran hasil survei Median, di Ja­karta, kemarin. Meski responden yang berpandangan bukan dinasti politik lebih banyak, jumlah kubu seberang tidak jauh berbeda.

Direktur Utama Median Rico Mar­bun bahkan menilai kondisi itu bisa menggerus elektabilitas Gibran. Untuk mengatasinya, Gibran harus mampu sodorkan gagasan yang unggul.

“Tidak cukup hanya dengan dianggap muda. Tidak cukup hanya dengan dianggap bahwa beliau ini putra Pak Jokowi. Dia harus adu gagasan,” ujar Rico.

Dalam survei, pemilih Gibran di­dominasi pada kelompok usia pemula, dari 17-19 tahun (40%) sampai 20-29 tahun (45,8%). Secara keseluruhan elektabilitas Gibran masih di bawah Achmad Purnomo, kandidat yang juga petahana wali kota Solo.

Achmad Purnomo mencatatkan elektabilitas 40,9%, sedangkan Gib­ran hanya sebesar 19,1%. Ketika responden disodori 18 nama kandidat, Achmad tetap merajai dengan 45% suara, diikuti Gibran di posisi kedua dengan elektabilitas 24,5% suara.

 

 Mulai dari bawah

Di kesempatan terpisah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan kemungkinan majunya Gibran dan Bobby di pilkada bukan politik dinasti. Pasalnya, karena Gibran dan Bobby akan mengikuti pilkada sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu, mereka hanya akan ma­ju sebagai wali kota bukan presi­den seperti yang dijabat Jokowi. Saan berpendapat dinasti terbentuk dalam suatu tingkat yang sama.

“Kalau kita ingin melanggengkan kekuasaan di level yang sama, misalkan bapaknya bupati, istrinya mencalonkan bupati, atau anaknya mencalonkan bupati, berarti masuk dalam kriteria ingin melanggengkan politik dinasti. Nah ini kalau level­nya terlalu tinggi, misal seorang pre­­siden dan putranya maju di wa­­li­ kota, itu gimana disebut sebagai dinasti?” ujar Saan, di kompleks par­lemen, Jakarta, kemarin.

Saan mengatakan bahwa Jokowi juga tidak langsung membawa anak dan menantunya berpolitik di level tinggi. Namun, memulai dari bawah.

“Di sini dia bergelombang, jadi Pak Jokowi membuka ruang bagi putra-putranya berpolitik dari bawah. Itu karier politik, bukan dinasti politik, itu karier yang dipilih Gibran dan Pak Jokowi memberikan jalan itu. Kecuali kalau Pak Jokowi mencalonkan Bu Iriana, atau Gibran sebagai capres itu melanggengkan,” papar Saan.

Kendati memberi pembelaan pada Gibran, Saan mengaku NasDem belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon wali kota, baik di Solo atau Medan.

“Kalau NasDem baru sampai ta­hap proses penjaringan ya. Kami be­lum pada tahap memutuskan. Kecuali kalau NasDem yang punya di tempat yang pilkada dan NasDem punya incumbent nah bisa diputuskan,” ujar Saan. (P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More