Selasa 17 Desember 2019, 08:50 WIB

Kemenpan-Rebiro Pangkas 156 Jabatan

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Kemenpan-Rebiro Pangkas 156 Jabatan

MI/MOHAMAD IRFAN
Menpan RB, Tjahjo Kumolo.

 

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) memangkas ratusan jabatan struktural aparatur sipil negara (ASN) di eselon III dan IV. Kebijakan pemangkasan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. “Total ada 159 struktur lama dan 3 struktur baru,” kata Menpan-Rebiro Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pihaknya memangkas 62 jabatan di eselon­ III sehingga menyisakan satu jabatan­ kepala bagian TU dan Layanan Pengadaan. Sementara itu, di eselon IV, pihaknya memangkas 94 jabatan sehingga menyisakan dua jabatan, yakni kasubag Rumah Tangga dan kasubag Protokol. Dia menuturkan ASN yang dipangkas berubah menjadi jabatan fungsional. “Sudah efektif berjalan pekan lalu,” tutur dia.

Presiden Joko Widodo menjamin perampingan­ jabatan struktural tak mengurangi gaji atau pendapatan pegawai terdampak. Kebijakan buat menyederhanakan proses birokrasi di Indonesia. “Jangan khawatir mengenai ini,” tegas Presiden di Istana Negara.

Jokowi mengungkapkan eselon III dan IV tetap mendapat hak yang sama. Namun, peran dan fungsinya akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. “Saya sudah berbicara dengan jago IT kalau bisa diganti AI sehingga muncul sebuah kecepatan, muncul budaya kerja dan kultur baru,” terang dia.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Joko Widodo seusai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran demi memprioritaskan­ penciptaan lapangan kerja. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif pada perekonomian Indonesia di masa mendatang. “Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?” kata Jokowi. (Medcom/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More