Selasa 17 Desember 2019, 07:00 WIB

Jusuf Kalla Kembali Pimpin PMI

Antara | Humaniora
Jusuf Kalla Kembali Pimpin PMI

MI/Susanto
Jusuf Kalla

 

JUSUF Kalla kembali memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) untuk yang ketiga kalinya setelah hasil Musyawarah Nasional (Munas) XXI PMI 2019 memutuskan Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI tersebut menjabat Ketua Umum Periode 2019 hingga 2024.    

"Seluruh peserta Munas menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI periode 2014 hingga 2019 dan memutuskan Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI periode 2019 hingga 2024," kata Ketua Pimpinan Sidang Pleno Sumarsono di Jakarta, Senin (16/12).    

Mantan Wapres tersebut terpilih kembali secara aklamasi sehingga, mempunyai hak preogatif untuk menentukan susunan kepengurusan PMI periode 2019 hingga 2024.        

Baca juga: Cegah Stunting, FKM UI Kembangkan Alat Deteksi Cepat Stunting

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta munas yang menerima laporan pertanggungjawabannya dan telah kembali mempercayakan dirinya sebagai Ketua Umum PMI.    

Kalla mengatakan usulan-usulan dari peserta munas yang merupakan pengurus PMI tingkat provinsi kota dan kabupaten akan menjadi bagian dari rencana program kerja dirinya pada periode 2019 hingga 2024.    

"Usulan dari peserta itu tentunya penting dan akan dipertimbangkan sesuai pandangan-pandangan dari pengurus PMI baik provinsi, kota maupun kabupaten," katanya.        

Dalam sambutannya, mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut menyempatkan diri membacakan pantun yang isinya, "Bunga mawar merah warnanya, semerah lambang PMI Kita. Terima Kasih atas penerimaan dan dukungannya kami terima dengan tangan terbuka."   

Penetapan Ketua Umum PMI tersebut juga disimbolkan dengan penyerahan tongkat bendera PMI kepada Jusuf Kalla yang menandakan ia kembali sebagai pimpinan tertinggi di PMI periode 2019 hingga 2024. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More