Senin 16 Desember 2019, 22:05 WIB

Kemendagri Dukung Pengusutan Rekening Kasino Kepala Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kemendagri Dukung Pengusutan Rekening Kasino Kepala Daerah

MI/Susanto
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar

 

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan Rekening Kasino Kepala Daerah kepada pihak berwajib. Pasalnya menyangkut data transaksi dan penegakan hukum tanggung jawab lembaga terkait.

"Kami serahkan kepada PPATK dan aparat penegak hukum, apabila terdapat unsur pelanggaran hukumnya, karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri," kata Bahtiar melalui keterangan resmi, Senin (16/12).

Ia mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilahkan kepada aparat penegak hukum ketika terdapat temuan dan unsur pelanggaran.

"Prinsipnya Mendagri mempersilakan aparat penegak hukum menyelidiki temuan rekening kasino di luar negeri, apabila terbukti milik kepala daerah yang memenuhi unsur pelanggaran hukumnya," jelasnya.

Ia mengatakan data pelaporan dan transaksi keuangan berada pada ranah PPATK yang masih perlu penyelidikan penegak hukum ketika terdapat potensi pelanggaran. "Dan mohon kita semua tetap menghormati azas praduga tak bersalah" pungkasnya.

Informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More