Senin 16 Desember 2019, 12:30 WIB

Hukum Warisan Kolonial tak Sejalan dengan Pancasila

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Hukum Warisan Kolonial tak Sejalan dengan Pancasila

Dok. pribadi
Ketua Bidang Tatanegara dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Hotma P. Sibuea,

 

MESKI telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, Indonesia masih menganut sistem hukum peninggalan kolonialis hingga saat ini. Padahal, sistem hukum itu tidak berhasil dijalankan di negara+negara Eropa yang menganut sosialis dan individualis.

Sistem hukum itu menurut Ketua Bidang Tatanegara dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Hotma P. Sibuea, juga mengandung nilai-nilai kolonial karena menganut sistem yang sudah lama runtuh.

"Ini tidak baik karena akan terjadi anomali. Dimana kita menganut filosofi Pancasila tetapi hukum positif yang kita anut mengandung filosofi orang Belanda dan itu berlangsung sejak kemerdekaan Indonesia sampai dengan detik ini. Perspektif saya sebagai seorang akademisi, akan kemanakah kita berkiblat dalam konteks pembangunan hukum kita. Apakah berkiblat pada ideologi bangsa asing dan kita meninggalkan Pancasila, atau kita berkiblat pada Pancasila meskipun akan menjalani kesulitan-kesulitan," Kata Hotma dalam keterangan tertulisnya.

Dia menegaskan mengapa dirinya mengatakan kesulitan, karena hukum positif yang ada saat ini sudah dipraktekkan oleh bangsa lain, puluhan bahkan ratusan tahun, tetapi gagal memberikan kesejahteraan.

Baca juga : GAJE Sebarkan Metode Perlindungan HAM bagi Kaum Marjinal

Menurutnya, jika hukum peninggalan Belanda ini diteruskan maka ujungnya sudah pasti sudah bisa tebak. Tidak akan pernah memberikan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia.

"Baik filosofi individualisme maupun kolektifisme. Baik kapitalisme maupun persisme, komunisme dan sosialisme tidak akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perspektif hukum. Artinya, hukum postif kita tidak pernah dipakai instrumentasi umum untuk membuat rakyat sejahtera," tegasnya.

Hotma mencontohkan, sepanjang sekitar 300 ribu kilometer garis pantai Indonesia, belum mampu memberikam kesejahteraan nelayan Indonesia. Hal itu menunjukkan hukum positif Indonesia belum memberikan kontribusi bagi nelayan.

"Globalisasi terjadi pertaruhan kepentingan dan terjadi krisis macam-macam, hukum kita hukum kolonial yang sudah tua dan lamban. Filosofinya adalah filosofi individualisme hanya mementingkan kapitalisme," katanya.

"Dalam pemahaman saya, sampai ada satu kesimpulan bahwa hukum kolonial, maupun hukum sosialisme gagal karena berangkat dari satu solusi filosofis tentang manusia yang keliru." tegasnya. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More