Senin 16 Desember 2019, 15:42 WIB

Penindakan PNS yang Suruh PJLP Nyebur Got Tidak Tunggu Viral

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Penindakan PNS yang Suruh PJLP Nyebur Got Tidak Tunggu Viral

MI/ BARY FATHAHILAH
Ilustrasi

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan membantah pemeriksaan kepada PNS yang terlibat dalam memberikan arahan kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorang (PJLP) Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat untuk menceburkan diri ke dalam got diduga agar bisa memperpanjang kontrak setelah video menjadi viral.

Ditemui usai melakukan pertemuan dengan presiden di Istana Negara, Anies menyebut dirinya langsung menginstruksikan pemeriksaan segera setelah mendapat laporan warga.

"Seperti kejadian kemarin, begitu kejadian langsung kita proses. Sebelum jadi pembicaraan media, belum jadi viral di medsos. Kita begitu ada peristiwa, langsung kita tindak dan langsung hari itu juga lurah dinonaktifkan," ungkap Anies di Istana Negara, Senin (16/12).

Sementara itu saat ini para oknum PNS yang terlibat dalam kejadian itu sudah dipecat karena terbukti bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI serta Inspektorat DKI.

"Hasil pemeriksaan sudah selesai. Dan mereka terbukti, karena itu mereka akan dibebastugaskan. Kalau kemarin nonaktif, sekarang akan dibebastugaskan," kata Anies

Peristiwa ini kata Anies harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk tetap norma dan cara yang beradab dalam setiap kondisi.

"Kebiasaan kebiasan apapun, yang dilakukan dimana pun, walaupun sudah berkali-kali kalau itu tidak menjaga prinsip keberedaaban maka tidak boleh dilaksanakan dan akan diberi sanksi," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan para PJLP menceburkan diri ke saluran yang penuh berisi air pekat berwarna hitam. Diduga arahan itu diberikan sebagai syarat agar PJLP bisa memperpanjang kontrak mereka untuk bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More