Senin 16 Desember 2019, 15:21 WIB

Gelar Munas, Hanura Tidak Undang Wiranto

M Rodhi Aulia | Politik dan Hukum
Gelar Munas, Hanura Tidak Undang Wiranto

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Partai Hanura

 

DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 di Hotel Sultan, Jakarta pada 17-19 Desember 2019. Namun Hanura memastikan tidak mengundang Pendiri sekaligus Mantan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto.

"Pak Wiranto tidak ada dalam struktur DPP sebagaimana SK DPP Hanura yang dikeluakan Kemenkumham," kata Ketua Panitia Munas Benny Ramdhani di kawasan Thamrin, Jakarta, hari ini.

Dalam Surat Keputusan Kemenkuham tertanggal 25 November 2019, tidak ada nomenklatur dewan pembina. Kemenkumham merujuk AD/ART produk Munas Partai Hanura di Solo pada tahun 2015.

"Produk Munas 2015 tidak ada dalam struktur posisi untuk dewan pembina. Jadi jangan (dianggap) tidak adanya Pak Wiranto, tidak adanya struktur dewan pembina, disalahkan kepada kami. Karena Menkumham menyatakan yang diakui adalah Ad/Art Munas Solo," terang Benny.

Benny mengatakan, pihaknya juga tidak akan mengundang Presiden Jokowi dan para pejabat tinggi lainnya. Termasuk para ketua umum partai politik lainnya.

Baca juga: OSO Berpeluang tanpa Lawan di Munas Hanura

Menurut Benny, Munas kali ini berbeda dengan sebelumnya. Munas digelar secara internal. Ia menegaskan, pihaknya akan mengundang pihak eksternal pada perayaan ulang tahun ke-13 Partai Hanura yang akan digelar pada Januari 2020 mendatang.

"Kami hanya akan mengundang pihak internal," tegas dia.

Benny menambahkan, sejauh ini persiapan Munas sudah 99 persen. Seluruh pengurus dan kader partai di seluruh Indonesia akan segera hadir menyukseskan Munas. Kemudian nama yang akan maju sebagai calon ketua umum hanya satu, yaitu Oesman Sapta Odang (OSO).

"Salah satu hasil Rapimda dan Rapimnas yang jadi keputusan, yang muncul baru 1 nama, yaitu Bapak Oesman Sapta," pungkasnya. (Medcom.id/OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More