Minggu 15 Desember 2019, 07:14 WIB

Mantan Presiden Bashir Dijatuhi Hukuman Dua Tahun Penjara

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Mantan Presiden Bashir Dijatuhi Hukuman Dua Tahun Penjara

AFP
Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, dijatuhi hukuman penahanan dua tahun penjara.

 

MANTAN Presiden Sudan, Omar al-Bashir, dijatuhi hukuman penahanan dua tahun penjara, Sabtu (14/12), di pusat pemasyarakatan atas pelanggaran korupsi, yang pertama dari beberapa kasus yang menyeret otokrat yang digulingkan itu.

Tuduhan berasal dari jutaan dolar yang diterimanya dari Arab Saudi.

Bashir, yang digulingkan oleh tentara pada April setelah berbulan-bulan protes massa terhadap pemerintahan tiga dasawarsa, muncul di pengadilan dalam kurungan logam mengenakan jalabiya putih tradisional dan turban untuk mendengarkan vonis.

"Dinyatakan bersalah atas korupsi dan kepemilikan mata uang asing," kata hakim Al Sadiq Abdelrahman, dakwaan yang dapat membuat seseorang terdakwa dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun.

Alih-alih pengadilan, dengan mempertimbangkan usianya, memutuskan pria berusia 75 tahun itu untuk mendekam di balik jeruji besi dua tahun di pusat pemasyarakatan bagi para lansia.

"Di bawah ketentuan hukum, mereka yang mencapai usia 70 tidak akan menjalani hukuman penjara," kata hakim.

Pengadilan menyebutkan, Bashir akan menjalani hukumannya setelah putusan ditetapkan dalam kasus lain. Ia dituduh memerintahkan pembunuhan demonstran selama protes yang menyebabkan penggulingannya.

Pengadilan juga memerintahkan penyitaan 6,9 juta euro, US$351.770, dan 5,7 juta pound Sudan (US$128.000) yang ditemukan di rumah Bashir.

Asosiasi Profesional Sudan--kelompok yang awalnya memimpin protes terhadap Bashir--menyambut putusan.

"Ini belum berakhir untuk Bashir, ada kasus lain untuk dipertanggungjawabkan," tambah asosiasi.

Sementara salah seorang pengacaranya mengatakan Bashir akan mengajukan banding atas vonis itu.

Di luar pengadilan, puluhan pendukung Bashir berkumpul untuk menunjukkan dukungan. Ratusan lagi mengusung spanduk bertuliskan 'Turunkan, turunkan pemerintah' berunjuk rasa di Khartoum. Pasukan kemanan dalam jumlah besar berjaga-jaga di ibu kota.

Sudan sekarang diperintah oleh dewan sipil dan militer bersama, yang bertugas mengawasi transisi ke pemerintahan sipil.

Pihak berwenang mengumumkan, Sabtu (14/12), pembubaran organisasi profesional yang ditetapkan di masa Bashir--salah satu tuntutan gerakan protes yang menggulingkannya. (AFP/OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More