Minggu 15 Desember 2019, 09:15 WIB

Hadapi Khilafah secara Profesional

Gana Buana | Politik dan Hukum
Hadapi Khilafah secara Profesional

ANTARA FOTO/Aji Styawan/fo
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya persatuan saat menghadapi isu khilafah. Ia pun meminta isu soal khilafah ditanggapi secara proporsional.

Ma'ruf menggunakan istilah perang Baratayuda atau perang besar di Kurusetra. "Tidak perlu disikapi methentheng (tegang) kayak mau perang Baratayuda. Secara proporsional saja," ujarnya saat menghadiri Musyawarah Bersama Ormas Islam di Jawa Tengah, kemarin.

Ma'ruf lalu menjelaskan soal konsep khilafah yang tidak diterima di Indonesia. "Bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak, bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak, tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI."

Ketua nonaktif MUI itu juga menjelaskan lima program prioritas untuk Indonesia Maju dana menyinggung NKRI terbentuk dari kesepakatan bersama.

"NKRI itu kesepakatan, ja-ngan ada yang bawa pikiran-pikiran di luar NKRI. Kita ka-takan NKRI sudah final."

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin juga membahas soal paham intoleran, radikal, dan teroris. Menurutnya, tidak usah ada ego kelompok dan fanatisme kelompok karena hal itulah yang menjadi sumber intoleran hingga radikal

Sebelum bertolak ke Semarang, Ma'ruf melakukan orasi ilmiah di acara wisuda UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, kemarin pagi. Wapres menjelaskan, penyebaran paham radikal saat ini bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan tidak menutup kemungkinan di lingkungan pendidikan. Berbagai macam bentuk radikal-isme tersebut, antara lain menggunakan dalih agama, supremasi etnik yang melahirkan gerakan separatis, serta radikalisme dengan dalih kelompok tertentu.

"Radikalisme terjadi dan mendompleng dalam kehidupan masyarakat. Saat ini radikalisme agama adalah yang paling sering digunakan untuk menjustifikasi penggunaan kekerasan," tambahnya.

Dikembangkan

Menteri Agama, Fachrul Razi, pun menganggap sikap moderat dalam pendidikan agama Islam perlu dikembangkan di Indonesia. Hal ini dilakuan untuk menepis ajaran intoleran yang ada. Perspektif multikultur dan multiagama karenanya menjadi teramat penting untuk diajarkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Fachrul menjelaskan, salah satu esensi kehadiran agama Islam untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya.

"Itu sebabnya agama Islam selalu membawa misi damai. Untuk mencapai tujuan itu, Islam selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan (tawazun)," kata dia.

Selain itu, seiring perkembangan zaman paham keaga-maan pun ikut berkembang. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir dan kebenaran beranak pinak.

"Dalam kondisi seperti ini tentu dibutuhkan kecerdasan kritis dan fleksibilitas intelektual yang mengedepankan prinsip adil dan berimbang," ujar Fachrul. (Ant/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More