Sabtu 14 Desember 2019, 15:55 WIB

Kewenangan Merger dan Likuidasi Anak Usaha BUMN Masih di Kemenkeu

Zakaria Habib Al-Ra'zie | Ekonomi
Kewenangan Merger dan Likuidasi Anak Usaha BUMN Masih di Kemenkeu

MI/Adi Maulana Ibrahim
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Medan Merdeka Selatan

 

KEPALA Bagian Protokol dan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Andrianto mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan transparansi di internal.

Dalam waktu kurang dari dua bulan, Menteri BUMN Erick Tohir sudah mengeluarkan enam ketentuan, termasuk membereskan soal anak usaha BUMN yang jumlahnya banyak. Akan tetapi, upaya pembenahan anak usaha BUMN melalui merger dan likuidasi masih mengalami hambatan, sebab kewenangan tersebut belum dipegang langsung oleh Menteri BUMN.

"Dulu belum ada yang bereskan soal anak usaha dan perusahaan patungan, ini sekarang dibenahi. Setelah ada merger dan likuidasi, tapi itu masih belum bisa di Menteri BUMN melainkan di Menkeu. Kita diberi kekuasaan Menkeu untuk kelola persero, perum, tapi sebatas manajerial. Keuangan masih di Menkeu, termasuk soal merger dan likuidasi," kata Ferry Andrianto dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu (14/12).

Baca juga: Presiden Perintahkan Anak Usaha BUMN Dirampingkan

Ferry menambahkan, di bawah arahan Menteri BUMN Erick Thohir, perusahaan pelat merah harus terbuka sehingga kinerjanya bisa diketahui dan dinilai masyarakat.

"BUMN harus ditampakkan, begitu juga kinerjanya yang selama ini terkesan ditutupi, tidak ditampakkan dan lain-lain. Nah sekarang ketika semua jadi sorotan, ya harus terbuka. Yang penting jelas program dan komitmen dari waktu ke waktu," ungkapnya.(OL-5)

 

Baca Juga

Antara

Di Forum WEF Erick Jamin Kenyamanan Investasi di Tanah Air

👤Ant 🕔Kamis 26 November 2020, 03:21 WIB
Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki UU Cipta Kerja yang memberikan kenyamanan kepada para...
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

Target Distribusi Bansos PT Pos Tercapai

👤 (E-3) 🕔Kamis 26 November 2020, 02:40 WIB
PT Pos Indonesia selaku mitra Kementerian Sosial yang menangani jalur distribusi, memanfaatkan 4.500 cabang kantor pos di seluruh...
Antara

Enam Provinsi Naikkan UMP Tahun Depan

👤(Des/E-2) 🕔Kamis 26 November 2020, 02:35 WIB
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan enam provinsi yang akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya