Sabtu 14 Desember 2019, 17:45 WIB

Kemendikbud Pastikan UN akan Diganti

Antara | Humaniora
Kemendikbud Pastikan UN akan Diganti

MI/Ahmad Yakub
Pelajar SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Lamongan, Jatim, serentak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

 

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan rencana penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan terus berjalan meski jika nanti terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.    

"Kami bersama-sama Komisi X (DPR) akan memastikan ini merupakan kebijakan. Nanti, bersama Komisi X, kami akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolok ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).        

Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.   

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.    

Baca juga: Selama Ini, UN Disebut bukan Indikator Kelulusan

Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.    

Untuk memastikan rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian tersebut bisa berjalan, menurut anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan, yang juga hadir dalam diskusi tersebut.    

"Sekarang apa yang disampaikan saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu baru berupa pernyataan. Oleh karena itu, dalam rapat 7,5 jam di Komisi X, kemarin, kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap (rencana) penghapusan UN," ujar politisi dari PDIP Perjuangan itu.   

Tidak hanya berhenti sampai kajian, menurut Putra, tapi agar rencana itu tetap berjalan meski bila Mendikbud Nadiem tidak menjabat lagi maka diperlukan cetak biru komprehensif terkait rencana tersebut.    

Cetak biru itu diperlukan terkait beberapa hal di antaranya kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan dan peningkatan kemampuan guru, ujar dia. (OL-2)

Baca Juga

ANTARA/MOCH ASIM

ASEAN Workshop Mengenai Artificial Intelligence Digelar

👤Suryani Wandari 🕔Rabu 25 November 2020, 09:20 WIB
Indoenesia telah ditunjuk oleh Asean Committee on Science, Technology and Innovation (COSTI) dalam empat bidang Lokakarya...
ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Jumlah Testing Pekan Ketiga November Dekati Standar WHO

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 25 November 2020, 09:05 WIB
Pada minggu ketiga November 2020, testing yang dilakukan sudah mencapai sekitar 239 ribu atau...
ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

Indonesia-UEA Sepakati Kerja Sama Platform Digital untuk Madrasah

👤Indrastuti 🕔Rabu 25 November 2020, 09:00 WIB
Dengan kesepakatan tersebut,  sebanyak 500 ribu siswa madrasah akan mendapatkan akses platform pembelajaran digital yang dikembangkan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya