Sabtu 14 Desember 2019, 13:45 WIB

Ahmad Syaikhu Ikut Menyoal Kisruh KS-NIK

Gana Buana | Megapolitan
Ahmad Syaikhu Ikut Menyoal Kisruh KS-NIK

MI/Bayu Anggoro
Ahmad Syaikhu

 

KETUA DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu angkat bicara soal kisruh keberlanjutan layanan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK). Pasalnya, hal tersebut menyeret nama Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro.

“Adalah sebuah kesalahan saat kisruh kartu sehat semua kesalahan dialamatkan kepada ketua DPRD dari PKS,” ungkap Syaikhu dalam pesan tertulis, Sabtu (14/12).

Menurut Syaikhu, sebagai orang yang pernah membidani lahirnya Kartu Bekasi Sehat (KBS) pada 2013 lalu sebelum lahirnya KS, tentu saja tidak logis kalau PKS menolak pemberlakuan KS.

Hanya saja, secara normatif, tetap harus sejalan dengan berbagai aturan perundangan yang ada.

Baca juga: PKS tidak Menolak Djakarta Warehouse Project 2019

Di sisi lain, kata dia, menjadi semakin aneh saat PKS jadi pihak yang disalahkan. Apalagi Ketua DPRD juga telah mengetuk palu pengesahan APBD 2020 dan menyetujui dilanjutkannya program kartu sehat dengan anggaran Rp400 miliar.

“Jika PKS terus dipersalahkan, saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan DPD PKS dan Fraksi PKS untuk mengambil sikap dan positioning yang tegas dalam kisruh KS ini,” jelas dia.

Meski demikian, Syaikhu mengakui, KS-NIK, memang semacam kartu ajaib yang banyak memberikan solusi pada masyarakat.

Bahkan, pada awal peluncuran pada 2017 Jelang Pilkada 2018, dengan tanpa seleksi semua warga dapat menggunakan kartu ini. Serta bisa langsung ke RSUD maupun RS swasta yg bekerja sama tanpa rujukan.

“Ibarat asuransi unlimited, tentu saja KS berkosekuensi memerlukan penyiapan dana yang besar. Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan, tanpa mengorbankan sektor kehidupan masyarakat lainnya, tidak masalah membiayai kesehatan warganya sendiri,” kata Syaikhu.

Syaikhu mrlanjutkan, di samping kemampuan keuangan daerah, keberlanjutan KS-NIK harus sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

Sebab, pemerintah pusat menghendaki layanan kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program JKN yang berlaku secara nasional.

“Tapi tetap, komitmen kami, Partai Keadilan Sejahtera, layanan kesehatan terbaik untuk warga Bekasi harus terus kita perjuangkan,” tandas dia. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More