Sabtu 14 Desember 2019, 09:10 WIB

KPU Segera Terbitkan PKPU soal Eks Napi Korupsi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPU Segera Terbitkan PKPU soal Eks Napi Korupsi

MI/MOHAMAD IRFAN
Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik.

 

KOMISI Pemilihan Umum RI menyatakan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 tengah diubah untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat bagi mantan narapidana. Proses perubahan sedang dalam tahap pengkajian tim hukum dan segera diterbitkan.

"Kami masih melakukan kajian atas putusan MK untuk proses penyesuaian dengan syarat calon dalam PKPU pencalonan. Semoga segera tuntas, dan seusai itu kita terbitkan," ungkap komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, pengkajian putusan MK bertujuan memasukkan syarat calon berdasarkan perubahan Pasal 7 ayat 2 huruf g tentang jeda waktu 5 tahun bagi eks narapidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri dalam pilkada.

Kajian tersebut, kata dia, penting karena penerapan atas putusan MK pada PKPU pencalonan harus dalam rumusan hukum yang rinci supaya tidak menimbulkan polemik.

"Ini sedang dalam legal drafting oleh tim hukum untuk penyusunan ulang syarat calon di PKPU. Ini tidak akan lama, tapi tetap dilakukan dengan kejelian," pungkasnya.

Di kesempatan berbeda, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifudin mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi Pilkada 2020. Pasalnya, tahapan pemilihan kepala daerah sudah dimulai dan pemilihan serentak yang berlangsung 23 September 2020 dapat berlangsung lancar.

Masyarakat, imbuhnya, bisa menjadi mitra Bawaslu untuk menjelaskan mengenai aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta pemilu maupun pemilih. Masyarakat diharapkan bisa menjelaskan kepada pengawas terkait dengan adanya praktik politik uang dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Pemberi ataupun penerima uang bisa dikenai sanksi pidana.

"Sebaiknya jangan ada transaksi dalam bentuk apa pun ketika ingin menggunakan hak suara di TPS (tempat pemungutan suara). Peran Bawaslu dalam memberantas politik uang akan semakin kuat jika dibantu oleh masyarakat," tukasnya.

Majelis Hakim MK pada 11 Desember lalu mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Putusan itu mengatur mantan napi boleh ikut pilkada setelah lima tahun lepas dari pidana pokok. (Cah/P-3)

Baca Juga

MI/Yoseph Pencawan

Lagu Ampun Bang Jago Menginspirasi Bobby Nasution

👤Yoseph Pencawan 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 23:14 WIB
Bobby meminta agar makna lagu tersebut menginspirasi para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah atau tuduhan...
ANTARA

Inpres Nomor 9/2020 Bukti Komitmen Jokowi untuk Papua

👤Widhoroso 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 21:50 WIB
Ada empat hal yang harus diperbaiki untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di...
DOK MI

Birokrasi Rumit Sebabkan Rasuah Dana Transfer Daerah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 18:20 WIB
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya