Jumat 13 Desember 2019, 19:00 WIB

Posyandu jadi Ujung Tombak Pengentasan Stunting

mediaindonesia.com | Humaniora
Posyandu jadi Ujung Tombak Pengentasan Stunting

Dok. Dinkes
Penyelenggaraan Posyandu di lingkungan masyarakat

 

PEMERINTAH dinilai perlu memberikan perhatian khusus terhadap gerakan Posyandu untuk menjadi ujung tombak menurunkan angka stunting di Tanah Air.

Peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) Dinda Srikandi Radjiman menilai Posyandu terbukti dapat berfungsi secara komprehensif sebagai pendeteksi awal, penanganan, pencegahan, serta konsultansi yang dilakukan oleh kader Posyandu.

“Artinya, Posyandu merupakan garda terdepan upaya pencegahan stunting. Ini yang perlu dijabarkan dalam rencana aksi secara konkret di lapangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12).

Menurut dia, peran strategis Posyandu terbilang sukses di masa Presiden Soeharto. Tidak ada salahnya jika pemerintahan saat ini mencontoh kiat sukses tersebut.

“Artinya, tidak ada salahnya jika Posyandu diberi perhatian khusus dan digerakkan lagi. Dalam arti, perhatian khusus itu bisa berupa anggaran yang memadai untuk menggerakkan program di lapangan. Sebab, jangan salah karena people moved by incentives dari pemerintah,” jelasnya.

Baca juga : Pemerintah Targetkan Prevalensi Stunting Turun 14% Pada 2024

Dinda menjelaskan, kekuatan utama Posyandu ada di deteksi awal dan kader di lapangan. Deteksi awal terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga bila ada abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan bisa terdeteksi.

“Bayangkan bila tidak terdeteksi, dampaknya akan lebih parah dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, kekuatan Posyandu dibanding cara lain adalah karena adanya kader yang merupakan aset berharga dalam menyukseskan upaya penurunan stunting via Posyandu.

"Karena itu, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimaan reward dan mekanisme insentif yang cukup agar mereka bisa "bergerak". misal dengan memfasilitasi biaya transport mobilitas mereka untuk mendatangi warga masyarakat di wilayah binaannya,” paparnya.

Masalah stunting dinilai makin krusial sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Bahkan, tidak main-main, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting di bawah 16% dalam 5 tahun ke depan, jauh di ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%.

Menanggapi target tersebut, Kemenkes sudah melakukan observasi di lapangan dan menyatakan Posyandu harus kembali digiatkan.

Program Posyandu yang akan digiatkan kembali oleh Menkes Terawan merupakan program pemberdayaan rakyat kecil berbasis komunitas yang diprakarsai Presiden kedua RI Soeharto.

Pada 1984, pemerintahan Presiden Soeharto memperkenalkan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), yaitu pengembangan kesehatan anak mulai dari penimbangan badan dan mengatasi kekurangan gizi.

Posyandu mempunyai lima program, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), keluarga berencana (KB), Gizi, penaggulangan diare, dan imunisasi. Keberhasilan program Posyandu di era Orde Baru pernah mendapat apresiasi dari asosiasi kesehatan publik di Amerika Serikat.

Baca juga : Prevalensi Stunting Bekasi Mencapai 16%

Terkait program Posyandu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo pun sempat memuji peran para kader Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menurunkan angka stunting di wilayah tempat mereka mengabdi.

Hal tersebut disampaikan Ibu Iriana saat berdialog dengan peserta Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa, yang digelar di The Radiant, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Oktober 2019.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, stunting  adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016 mencapai 27,5 persen.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. (RO/OL-7)

Baca Juga

ANTARA

Dunia Pendidikan harus Ubah Paradigma

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 23:03 WIB
Ekosistem persekolahan 3D diharapkan memberikan iklim baru bagi anak untuk melakukan upskilling atau reskilling sesuai tuntutan industri...
Dok. Pribadi

Kipina Worldwide dan YAAI Kolaborasi Bangun TK di Indonesia

👤Syarief Oebaidillah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 22:46 WIB
YAAI berencana membangun Taman Kanak-kanak yang terhubung dengan pusat perbelanjaan, komplek perumahan dan proyek-proyek terpadu, dimulai...
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menristek: Faktor Keamanan Jadi Pertimbangan Utama Vaksin Covid-19

👤Antara 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 22:28 WIB
Uji klinis tahap 1, 2 dan 3 harus dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin yang dihasilkan adalah vaksin yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya