Sabtu 14 Desember 2019, 04:30 WIB

Melayani Program KB di Perbatasan

(Atalya Puspa/H-1) | Humaniora
Melayani Program KB di Perbatasan

MI/Atalya Puspa
kegiatan pelayanan KB di wilayah perbatasan di Balai Penyuluh Kecamatan Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah

 

RATUSAN calon akseptor Keluarga Berencana (KB) berbondong-bondong mendatangi Balai Penyuluh Kecamatan Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah untuk mendapatkan pelayanan KB gratis yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Salah satu calon akseptor Evi, 32, merasa terbantu dengan pelayanan langsung yang diadakan BKKBN itu karena wilayahnya jauh dari fasilitas kesehatan lengkap. "Pelayanan ke wilayah perbatasan seperti ini sangat penting karena banyak yang ingin pasang KB, tapi kadang tidak memiliki akses," ujarnya, kemarin.

Dia mengungkapkan sebenarnya warga di wilayah terpencil telah menyadari akan pentingnya merencanakan keluarga sejak dini, dan mendukung penuh program KB sebagai prioritas pemerintah. "Saya ke sini mau pasang KB implan karena belum pernah pasang dan ingin coba. Sekarang soalnya saya sudah punya dua anak, satu usia 14 tahun dan satu usia 7 tahun," ujarnya.

Purworejo yang merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah terletak jauh dari kota. Wilayah perbatasan ini kerap kali menjadi area yang mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan dengan mendekatkan pelayanan ke wilayah perbatasan, diharapkan faktor akses pada pelayanan dapat teratasi. "Kita ini kunker di wilayah perbatasan, tujuannya agar daerah perbatasan jangan sampai tidak terlayani. Di sini kita lihat, apakah susuknya, suntiknya cukup, kita cek semua. Ada isu jarum suntik milik BKKBN tumpul, ternyata enggak. Cuma caranya saja yang harus diperhatikan. Hal-hal itu penting kita tahu sampai di tingkat end user," ujar Hasto.

Adapun, BKKBN memberikan pelayanan kontrasepsi, seperti IUD, hormonal, implan, suntik KB, dan tubektomi. Program ini direspons positif oleh masyarakat. Tampak ratusan calon akseptor KB rela antre untuk mendapatkan pelayanan dari pagi hingga siang hari.

Kegiatan ini juga bertujuan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pengintegrasian delapan fungsi keluarga (fungsi agama, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, sosialisasi pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan fungsi lingkungan).

Ke depannya, Hasto menyatakan, pihaknya juga akan membuat berbagai terobosan baru dalam alat kontrasepsi. "Kita akan membuat pil namanya progesterone only pill. Sekarang kan di lapangan enggak ada. Itu padahal pil KB yang bisa dipakai buat ibu menyusui. Terus juga suntik KB yang bisa tetap menstruasi. Dalam waktu dekat paling lama 6 bulan produk suntik menstruasi sudah bisa didistribusikan," tuturnya.

Hasto menambahkan, bidan bisa dapat alat kontrasepsi gratis dari pemerintah meskipun belum anggota BPJS. "Kami akan lakukan terobosan. Sekarang banyak bidan punya jejaring dengan BPJS, tetapi tidak ngeklaim BPJS." (Atalya Puspa/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More