Jumat 13 Desember 2019, 21:08 WIB

Diperiksa KPK, Komut PTPN III Dukung Pembenahan BUMN

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Diperiksa KPK, Komut PTPN III Dukung Pembenahan BUMN

Antara/Dhemas Reviyanto
Komisaris PTPN III Arif Satria memenuhi panggilan KPK sebagai saksi

 

KOMISARIS Utama PT Perkebunan Nusantara III Arif Satria memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai diperiksa sebahai saksi dalam kasus suap terkait distribusi gula di perusahaan plat merah tersebut, Arif menyatakan mendukung penindakan KPK demi pembenahan BUMN.

"Kami mendukung langkah-langkah KPK untuk meningkatkan governance BUMN. Intinya selaku dewan komisaris kami mendukung KPK untuk menyelesaikan kasus di PTPN III ini," ujar Arif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12).

Arif yang juga merupakan Rektor IPB University itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan tiga tersangka yakni Direktur Utama PTPN III nonaktif Dolly Pulungan, Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana, dan pengusaha Pieko Nyotosetiadi.

Baca juga : KPK Periksa Komisaris Utama PTPN III

Pieko adalah pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. KPK menduga ada pemberian hadiah atau janji berupa fee terkait distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019 dari Pieko kepada Dolly dan Kadek.

Perkara untuk tersangka Pieko saat ini tengah disidangkan. Dalam dakwaan, jaksa KPK mendakwa Pieko menyuap senilai Rp3,55 miliar terkait dengan pembelian gula kristal putih dengan ikatan perjanjian.

Sebagai yang diduga menerima, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Pieko yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-7)

Baca Juga

MI/Yoseph Pencawan

Lagu Ampun Bang Jago Menginspirasi Bobby Nasution

👤Yoseph Pencawan 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 23:14 WIB
Bobby meminta agar makna lagu tersebut menginspirasi para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah atau tuduhan...
ANTARA

Inpres Nomor 9/2020 Bukti Komitmen Jokowi untuk Papua

👤Widhoroso 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 21:50 WIB
Ada empat hal yang harus diperbaiki untuk lebih meningkatkan lagi dampak positif Otsus di...
DOK MI

Birokrasi Rumit Sebabkan Rasuah Dana Transfer Daerah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 18:20 WIB
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya