Jumat 13 Desember 2019, 20:02 WIB

Komnas HAM Rela Dinomorduakan, Asal jangan Abaikan Korban

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Komnas HAM Rela Dinomorduakan, Asal jangan Abaikan Korban

Antara
Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta

 

KETUA Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan Komnas HAM juga rela dijadikan nomor dua dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Namun, tegas Damanik, yang paling utama adalah melibatkan korban ataupun keluarganya.

"Kalau Komnas HAM, Bapak ajak yang kedua ketiga pun nggak papa tapi utamakan itu (korban)," terang Damanik sembari menirukan perbincangannya dengan Menkopolhukam saat ditemui penutupan rangkaian peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jumat (12/13).

Menurutnya korban dan keluarga korban adalah subjek utama dari keadilan HAM. Mereka juga yang paling menderita dalam kasus pelanggaran HAM berat.

"Karena mereka subjek utama dari keadilan hak asasi manusia. Mereka yang merasakan bagaimana mereka dulu menderita akibat pelanggaran HAM berat itu," terang Damanik.

Menurutnya, Komnas HAM surat pada presiden terkait tiga isu hak asasi manusia berkenaan dengan peringatan Hari HAM Internasional.

"Kami sudah sampaikan kembali tadi saya kirim lagi surat kepada bapak presiden. Ada tiga isu yang paling utama, yang lain banyak. Tetapi yang paling utama adalah penyelesaian HAM berat," tegas Damanik.

Damanik juga menyampaikan mekanisme penyelesaian yang bisa ditempuh yakni pengadilan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kalau KKR yang dipilih, maka harus didasarkan pada payung hukum yang kuat yakni UU.

"Kita sampaikan tadi ada dua jalan, pengadilan atau kalau bapak presiden menginginkan jalan lain misalnya KKR harus merujuk pada dasar hukum yang kuat, undang-undang," tegasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Harus Tetapkan Kriteria Terkait Revisi PP Hak Narapida

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 01 April 2020, 23:33 WIB
Pemerintah diminta tidak menyelipkan agenda terselubung dalam proses asimilasi narapidana akibat pandemi...
Dok MI

Perppu Harus Akomodasi Anggaran Penundaan Pilkada

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 01 April 2020, 22:57 WIB
Dijelaskannya, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 sejumlah daerah sempat mengalami kekurangan anggaran. Bahkan ada daerah yang terlambat...
Antaranews.com

90 Menit ke Depan, Indonesia Tutup Pintu bagi WNA

👤Antara 🕔Rabu 01 April 2020, 22:31 WIB
Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya