Jumat 13 Desember 2019, 19:26 WIB

Ini Catatan Komnas HAM soal Penegakan HAM Pemerintah

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Ini Catatan Komnas HAM soal Penegakan HAM Pemerintah

MI/Pius Erlangga
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengapreasiasi kinerja pemerintah terkait isu HAM. Meski demikian, Komnas HAM juga mengajak pemerintah untuk jujur terkait dengan persoalan penegakan HAM.

"Ini ada langkah-langkah maju dari pemerintah, tapi juga masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Ayolah duduk bersama, kita perbaiki. Karena apapun kita harus mengaku jujur," terang ketua Kommnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui usai penutupan rangkaian peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jumat (12/13).

Menurut Damanik, pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah menyimpan sejumlah derita. Masyarakat pun ikut dirugikan akibat pembangunan.

"Ditengah-tengah pembangunan kita, investasi, pembangunan infrastruktur, banyak sekali kasus-kasus yang datang ke Komnas HAM ini dimana warga dirugikan," tandasnya.

Ia menegaskan, pembangunan seharusnya tidak menyakiti rakyat. Ia pun menolak rakyat jadi tumbal pembangunan.

Baca juga : Masyarakat masih Bingung Sikapi Perbedaan

"Nggak bisa kita membangun tapi ada orang yang kita jadikan sakit, dijadikan tumbal," tegasnya.

Sebelumnya, Damanik mengungkapkan Komnas HAM telah menyurati Presiden Joko Widodo dengan tiga isu hak asasi manusia terkait dengan peringatan Hari HAM Internasional.

Tiga isu tersebut yakni penyelesaian pelanggaran HAM berat, prinsip yang harus dipenuhi dalam penegakan HAM, serta isu toleransi, diskriminasi, dan persekusi.

Menurut Damanik, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menkopolhukam untuk membuat draf rancangan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Ia menambajkan, agar upaya penyelesaian melibatkan keluarga korban.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan Menkopolhukam untuk bikin draf undang-undang, tetapi kita juga Ingatkan ajak korban bicara atau keluarga korban, karena korban sudah meninggal," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/Susanto

Perpres Supervisi Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus Korupsi

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:06 WIB
"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik...
ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya