Jumat 13 Desember 2019, 19:17 WIB

Komposisi Wantimpres Dinilai Tunjukkan Politik Akomodatif Preside

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Komposisi Wantimpres Dinilai Tunjukkan Politik Akomodatif Preside

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

 

KOMPOSISI anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo dinilai Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menunjukan sikap politik akomodatif Jokowi.

“Style Pak Jokowi enggak berubah, politik akomodatif dan merangkul,” kata Adi saat dihubungi, Jum’at (13/12).

Adi mencontohkan, penunjukan Luthfi bin Yahya yang dikenal sebagai sosok ulama kharimastik dan irit bicara mengenai politik yang ditunjuk sebagai Wantimpres oleh Jokowi.

“Orang kaget ada nama Habib Luthfi tokoh spritual, ulama besar. Pesannya adalah tuduhan Jokowi anti ulama terbantahkan karena ada simbol ulama di dalam pemerintahan,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Menurutnya, sikap politik Jokowi merangkul semua golongan di kabinetnya diharapkan bisa mengefisiensikan jalannya pemerintahan.

Baca juga : Ini Dua Pengusaha Papan Atas RI yang Jadi Wantimpres

Oleh sebab itu, Adi mengatakan, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak mewujudkan visi-misinya. Sebab, kata dia, dukungan politik Jokowi cukup kuat.

Ia menambahkan, posisi Wantimpres menjadi sangat krusial dan penting guna memberi masukkan yang bijak sekaligus produktif kepada Presiden Jokowi.

“Melihat dari komposisi saat ini tentu kita semua berharap keputusan stategis kebangsaan bisa diberikan,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, keberadaan Wantimpres jika memang sesuai dengan kebutuhan Presiden, tentu sah-sah saja. Ia melihat ada komposisi yang menarik dari Watimpres pilihan Jokowi itu.

"Yang menarik saat ini kan ada perwakilan dari banyak hal. Dan tetap ada perwakilan dari pengusaha, partai politik,” jelasnya.

Ia mengatakan, selama ini memang kerja Wantimpres tidak tampak di publik. Ia menilai hal itu wajar lantaran Wantimpres merupakan ‘dapur’ dari kebijakan Presiden.

“Dia harus beri masukan terhadap kebijakan strategis pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujarnya.

Baca juga : Ketua DPR: Watimpres Harus Berperan Konkret dan Strategis

Trubus menekankan, pendamping presiden di pemerintahan khususnya mereka yang memberi masukan harus bisa terkoordinir dengan baik.

“Ada Wantimpres dan Staf khusus itu bagaimana bisa terkoordinir dengan baik dan jangan sampai berbenturan,” tegasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik sembilan Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/12). Sembilan orang itu yakni, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Kemudian Politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto, Pemilik Grup Mayapada Dato Sri Tahir, Komisaris Utama PT Mustika Ratu Putri Kus Wisnu Wardani, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya alias Habib Luthfi.

Selain itu Poltikus senior PPP Mardiono, pendiri Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More