Jumat 13 Desember 2019, 22:40 WIB

Penyerapan APBD DKI 2019 baru 58 Persen

Penyerapan APBD DKI 2019 baru 58 Persen

Ilustrasi
Penyerapan APBD DKI 2019 baru 58 Persen

 

WAKIL Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani menuturkan penyerapan anggaran kegiatan melalui APBD DKI hingga bulan November 2019 baru mencapai 58%.

“Kita lihat dari 2017-2018 ke atas, penyerapan kita ini makin baik. Tapi tahun ini karena ada tahun politik, penyerapan kita masih di angka 57-58% padahal targetnya 90%,” ungkap Zita di Jakarta, Jumat (13/12).

Zita berharap ke depan penyerapan anggaran APBD DKI bisa lebih digenjot. Ia mengklaim bahwa kinerja Pemprov DKI berkembang pesat dari segi eksekusi pembangunan infrastruktur yang melekat dalam perencanaan program kegiatan belanja langsung yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan penyerapan anggaran kita bisa lebih maksimal lagi di tahun 2020 dan kami optimis melihatnya seperti itu,” tutur Zita.

Lebih lanjut, Zita mengungkapkan proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) 2019 masih tergolong rasional. Meskipun, ada catatan khusus perihal realisasi penyerapan.

SiLPA APBD DKI 2019 tercatat sebesar Rp5,5 triliun dari total proyeksi APBD DKI sebesar Rp87,95 triliun untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Lalu perolehan SiLPA APBD DKI 2018 tercatat sebesar Rp9,75 triliun dengan progress penyerapan 83%.

Sedangkan Perolehan SiLPA APBD 2017 mencapai Rp13,16 triliun pada saat penetapan APBD DKI tahun anggaran 2018 sebesar Rp77,11 triliun.

Sementara itu, Pemprov DKI telah mengirimkan RAPBD DKI 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri. RAPBD itu akan dievaluasi paling lama 15 hari.

Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan ketentuan 15 hari kerja terhitung sejak diserahkannya dokumen pada 11 Desember 2019.

Kemungkinan bisa melewati ketentuan batas waktu yang ditetapkan yakni 31 Desember 2019.
“Yang penting, kalau kami saklek menggunakan 15 hari. Malah saya khawatir jangan-jangan masuk Januari (hingga 6 Januari 2020),” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin menjelaskan APBD DKI Jakarta 2020 harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2019 untuk menghindari sanksi tidak bisa membelanjakan anggarannya selama enam bulan. Ketentuan itu mengacu Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apabila sampai dengan sebelum dimulainya tahun anggaran, berarti 1 Januari 2020 belum juga disetujui bersama APBD, maka itu kepada kepala daerah atau DPRD itu dapat dikenai sanksi,” terang Syarifuddin. (Ins/Medcom/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More