Jumat 13 Desember 2019, 22:40 WIB

Penyerapan APBD DKI 2019 baru 58 Persen

Penyerapan APBD DKI 2019 baru 58 Persen

Ilustrasi
Penyerapan APBD DKI 2019 baru 58 Persen

 

WAKIL Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani menuturkan penyerapan anggaran kegiatan melalui APBD DKI hingga bulan November 2019 baru mencapai 58%.

“Kita lihat dari 2017-2018 ke atas, penyerapan kita ini makin baik. Tapi tahun ini karena ada tahun politik, penyerapan kita masih di angka 57-58% padahal targetnya 90%,” ungkap Zita di Jakarta, Jumat (13/12).

Zita berharap ke depan penyerapan anggaran APBD DKI bisa lebih digenjot. Ia mengklaim bahwa kinerja Pemprov DKI berkembang pesat dari segi eksekusi pembangunan infrastruktur yang melekat dalam perencanaan program kegiatan belanja langsung yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan penyerapan anggaran kita bisa lebih maksimal lagi di tahun 2020 dan kami optimis melihatnya seperti itu,” tutur Zita.

Lebih lanjut, Zita mengungkapkan proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) 2019 masih tergolong rasional. Meskipun, ada catatan khusus perihal realisasi penyerapan.

SiLPA APBD DKI 2019 tercatat sebesar Rp5,5 triliun dari total proyeksi APBD DKI sebesar Rp87,95 triliun untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Lalu perolehan SiLPA APBD DKI 2018 tercatat sebesar Rp9,75 triliun dengan progress penyerapan 83%.

Sedangkan Perolehan SiLPA APBD 2017 mencapai Rp13,16 triliun pada saat penetapan APBD DKI tahun anggaran 2018 sebesar Rp77,11 triliun.

Sementara itu, Pemprov DKI telah mengirimkan RAPBD DKI 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri. RAPBD itu akan dievaluasi paling lama 15 hari.

Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan ketentuan 15 hari kerja terhitung sejak diserahkannya dokumen pada 11 Desember 2019.

Kemungkinan bisa melewati ketentuan batas waktu yang ditetapkan yakni 31 Desember 2019.
“Yang penting, kalau kami saklek menggunakan 15 hari. Malah saya khawatir jangan-jangan masuk Januari (hingga 6 Januari 2020),” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin menjelaskan APBD DKI Jakarta 2020 harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2019 untuk menghindari sanksi tidak bisa membelanjakan anggarannya selama enam bulan. Ketentuan itu mengacu Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Apabila sampai dengan sebelum dimulainya tahun anggaran, berarti 1 Januari 2020 belum juga disetujui bersama APBD, maka itu kepada kepala daerah atau DPRD itu dapat dikenai sanksi,” terang Syarifuddin. (Ins/Medcom/J-1)

Baca Juga

Antara/Didik Suhartono

DPRD Minta Data Rt Covid-19 di DKI Sesuai Fakta

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:20 WIB
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menegaskan syarat mutlak untuk menerapkan kenormalan baru di Ibu Kota ialah Rt kurang dari 1....
MI/ANDRI WIDIYANTO

Awas, Pemalsu SIKM Bisa Dijerat UU ITE, Penjara 12 Tahun

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:45 WIB
Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra memperingatkan warga yang memalsukan SIKM bisa dijerat UU ITE dengan ancaman 12 tahun...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Usai Lebaran, DKI Antisipasi Arus Balik 1,8 Juta Pemudik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:30 WIB
Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengantisipasi lonjakan kendaraan yang masuk ke Ibu Kota usai Lebaran 2020. Ada 1,8 juta orang yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya