Jumat 13 Desember 2019, 18:24 WIB

Menpan RB: Pemangkasan 441.148 Jabatan Eselon Akan Cermat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Menpan RB: Pemangkasan 441.148 Jabatan Eselon Akan Cermat

Dok.MI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan penyederhanaan birokrasi dengan pemangkasan eselon III, IV dan V dilakukan dengan cermat. Kebijakan yang lahir berdasarkan instruksi langsung Presiden Jokowi ini tengah masuk tahap kajian.

"Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level saja sehingga ada pengalihan jabatan eselon tiga hingga lima ke jabatan fungsional," ujar Tjahjo kepada Media Indonesia, Jumat (13/12).

Menurut dia, implementasi kebijakan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pasalnya penyederhanaan tiga posisi tersebut harus dipastikan memacu mutu birokrasi dan tanpa menimbulkan masalah baru.

"Kami dalam merumuskannya ada tiga tahapan yang perlu cermat hati-hati supaya tidam menimbulkan gejolak sampai pada tahap proses peningkatan karier dan perlu banyak pertimbangan," ungkapnya.

Ia mengatakan jumlah total PNS hingga 11 Juni 2019 sebanyak 4.285.576 orang dan 10,76% diantaranya menempati jabatan struktural. Kemudian tiga jabatan yang menjadi sasaran percepatan birokrasi tersebut masing-masing berjumlah 98.947 orang di eselon III, 327.771 eselon IV dan 14.430 eselon V.

Jumlah tiga eselon tersebut sangat banyak sehingga butuh persiapan matang sebelum nantinya ditiadakan. Maka KemenPan RB telah membentuk tim kajian bersama Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan lembaga birokrasi independen.

"Itu dipimpin Prof Eko Prasojo. Kebijakan ini harus efektif sehingga usai perampingan tiga jabatan itu jadi fungsional kan perlu tahap pelatihan," tuturnya.

Tjahjo menjelaskan kebijaka itu juga akan diikuti pembangunan sistem birokrasi berbasis IT dan terhubung antara pemerintah pusat dan daerah. "Kemudian tahap penentuan penjenjangan karier jabatan fungsional bagi yang tidak bisa difungsionalkan bagaimana prosesnya dan lainnya. Dengan begitu kami menjaring berbagai masukan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara/Akbar Nugroho Gumay

Wacana Perombakan Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Moeldoko

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 02 Juli 2020, 20:11 WIB
"Saya tidak bisa melampaui otoritas presiden. Itu otoritas beliau, hak prerogatif beliau jadi saya tidak memiliki kompetensi dalam...
Antara/Puspa Perwitasari

Menkumham Selidiki Dugaan Djoko Tjandra Ganti Nama

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 19:18 WIB
Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan RI membentuk tim khusus untuk penelusuran. Data perlintasan juga kembali ditelusuri untuk...
ANTARA

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 18:44 WIB
"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya