Jumat 13 Desember 2019, 17:52 WIB

Pemberitaan Korupsi Perlu Dikemas Edukatif dan Menghibur

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Pemberitaan Korupsi Perlu Dikemas Edukatif dan Menghibur

MI/ Bary Fathahilah
DISKUSI MEDIA DAN PEMBERITAAN KORUPSI DI INDONESIA

 

KOMISI Penyiaran Informasi (KPI) Pusat menilai pelbagai isu pemberitaan terkait pencegahan korupsi kalah menarik ketimbang penindakan atau operasi tangkap tangan (OTT), seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu dikemukakan Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti di sela-sela diskusi ilmiah Media dan Pemberitaan Korupsi di Indonesia, di Sekretariat Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) Universitas Padjadjaran, Jakarta, Jumat (13/12).

Hadir sebagai pembicara Komisioner KPK Saut Situmorang, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, serta Sekjen IDIK sekaligus Kaprodi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Aceng Abdullah.

Mimah menyarankan agar media wajib menyediakan rubrik untuk mengampanyekan pemberitaan korupsi. Menurut dia, pemberitaan korupsi sejatinya tidak hanya dibuat dalam bentuk program siaran jurnalistik, namun perlu dikemas lebih menarik, seperti menghibur dan tetap memprioritaskan sisi edukasi.

"Misalnya, meningkatkan produksi film atau sinetron tentang antikorupsi, iklan layanan masyarakat, talk show maupun komedi," katanya.

Berikutnya, fungsi media juga bukan sekadar menyampaikan pesan maupun informasi. Hal yang lebih penting ialah dampak dari pesan itu, apakah menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi serta membuat masyarakat semakin sadar untuk menolak praktik lancung dalam bentuk apapun.

Saran lain, terang dia, memanfaatkan new media atau media sosial untuk pemberitaan korupsi bukan hanya menjadi viral, namun harus ada pencapaian yang lebih masif, yakni masyarakat semakin cerdas bahwa korupsi wajib menjadi pembelajaran dan tidak pernah mau mencoba. Alasannya, korupsi dapat merusak moral dan merugikan masa depan generasi penerus bangsa.

Saut Situmorang membeberkan KPK juga punya keterlibatan dengan media, khususnya dari sisi pencegahan dan penindakan. Peran media dalam mengikuti perkembangan penanganan perkara korupsi dari sisi pencegahan diakuinya sangat membantu lembaga antirasuah.

"Mungkin dari sisi penindakan seperti disampaikan dalam diskusi kita harus mengubah. Tidak hanya ketika kita sudah melakukan pengumuman tersangka, namun bagaimana mendorong media untuk bisa menginvestigasi lebih lanjut," tukasnya.

Ia berharap publik dapat memahami keterbukaan KPK dari sisi tertentu yang terpaksa harus ditutupi. Menurut dia, pihaknya hanya boleh memberikan informasi seputar penanganan perkara yang sudah masuk tahap penyidikan. Sementara kasus yang masih berada di tahap penyelidikan tidak boleh disampaikan ke media.

"Kalau misalnya KPK lambat, bisa saja media dengan investigatif report men-challenge KPK. Nah, itu menjadi baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya pemberantasan korupsi di KPK saja, tapi juga masyarakat civil society, serta media bersama-sama," kata Saut.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, mengemukakan media pada dasarnya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, termasuk upaya pencegahannya.

Usman menilai ada tiga hal terkait pemberitaan korupsi. Pertama, pemberitaan tentang pemberantasan korupsi. Kedua, pemberitaan tentang KPK, serta terakhir, pemberitaan tentang orang-orang yang ada di KPK seperti komisioner maupun penyidik dan pegawainya.

"Tetapi memang agak beda perlakuan media ketika kita beritakan KPK sebagai sebuah organisasi. Itu memang agak beda antara satu media dan media lain, fluktuatif, kadang mendukung dan kadang mengeritik," ujarnya.

Lebih jauh, terang dia, banyak pula pihak mengakui bahwa berita penangkapan atau OTT lebih menarik ketimbang pencegahan. Walhasil, kesan yang muncul ialah KPK hanya suka menangkap orang dan bukan melakukan pencegahan.

Aceng Abdullah, menambahkan berdasarkan hasil riset pemberitaan media massa terkait kasus korupsi kurun 2012-2017, tingkat perhatian media massa pada kasus tersebut cukup tinggi.

"Tingkat perhatian tinggi namun inisiatif untuk melakukan peliputan khusus masih rendah. Media massa di Indonesia umumnya pasif melakukan reportase ekslusif tentang korupsi," kata dia.

Aceng menyebut pemberitaan korupsi pada media massa di Tanah Air kebanyakan berasal dari hasil jumpa pers atau siaran pers dari penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Bahkan, wawancara khusus juga baru dilakukan sebatas meminta tanggapan dari berbagai sumber berdasarkan fakta siaran pers.

"Arah pemberitaan korupsi oleh media juga hampir seluruhnya berita penindakan dan bukan pencegahan. Hal ini disebabkan oleh sumber data yang diperoleh dari hasil penindakan lembaga penegak hukum," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More