Jumat 13 Desember 2019, 14:42 WIB

Presiden India Sahkan RUU Kewarganegaraan Kontroversial Jadi UU

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Presiden India Sahkan RUU Kewarganegaraan Kontroversial Jadi UU

India's Presidential Palace/AFP
Presiden India Ram Nath Kovind.

 

PRESIDEN India Ram Nath Kovind menandatangani rancangan undang-undang (RUU) kewarganegaraan yang kontroversial menjadi undang-undang.

"Presiden India Ram Nath Kovind telah menandatangani RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) yang kontroversial," kata para pejabat India, Jumat (13/12).

"Presiden telah memberikan persetujuannya untuk CAB dan dengan demikian itu telah menjadi Undang-Undang," kata seorang pejabat.

"Kumpulan aturan yang tamaktub dalam CAB mulai berlaku dengan diterbitkannya di berita resmi pada Kamis (12/12," jelasnya.

CAB telah disahkan oleh kedua majelis parlemen India minggu ini. UU bertujuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada imigran ilegal penganut enam agama--Hindu, Sikhisme, Budha, Jainisme, Parsi, dan Kristen--dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan. Namun, hukum itu mengecualikan imigran muslim dari permohonan kewarganegaraan.

Dengan undang-undang baru ini, pemerintah 'Negeri Hindustan' akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran nonmuslim yang memasuki negara itu secara ilegal sebelum 31 Desember 2014.

Partai-partai oposisi dan anggota masyarakat sipil mengkritik RUU itu sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip sekuler yang diabadikan dalam konstitusi India karena tidak memasukkan muslim.

Undang-undang baru ini telah memicu protes luas di India, terutama di negara bagian Assam dan Tripura di timur laut, tempat penduduk setempat khawatir para imigran akan membahayakan posisi mereka.

Pada Kamis (12/12) malam, dua orang tewas dan beberapa lainnya cedera oleh polisi yang menembaki pengunjuk rasa di Assam. (Xinhua/Hym/OL-09)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More