Jumat 13 Desember 2019, 14:21 WIB

Tanpa Perizinan, Hotel Virtual Bisa Rusak Bisnis Perhotelan

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Tanpa Perizinan, Hotel Virtual Bisa Rusak Bisnis Perhotelan

MI/Ardi Teristi Hardi
Turis asing menikmati Malioboro dengan menggunakan becak. Sebagai daerah wisata, kehadiran hotel virtual telah mengganggu bisnis perhotean.

 

BERBAGAI pihak mendesak agar manajemen hotel virtual (MHV), seperti Reddorrz dan OYO, ditertibkan. Pasalnya, jika tanpa aturan perizinan yang jelas, keberadaan MHV dapat merusak iklim bisnis perhotelan. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY, Udhi Sudiyanto mendukung penertiban terhadap manajemen hotel virtual (MHV).
 
"Yang diperlukan dalam hal ini adalah adanya aturan perijinan yang jelas sehingga iklim bisnis itu akan lebih baik," kata Udhi, Jumat (13/12/2019) siang.

Ia menjelaskan, properti yang ditawarkan di MHV seharusnya yang sudah berizin sehingga akan tercipta persaingan sehat. Kalau tidak berizin, sangat merugikam hotel-hotel yang sudah berizin. Sebab marketnya tergerus oleh yang tidak berizin.

"Pemerintah hendaknya juga turun tangan untuk menghadapi hal ini," kata dia.

Udhi mengaku, sebenarnya dirinya lebih suka untuk mengoptimalkan homestay-homestay yang sudah ada di desa wisata, sehingga pemerataan pariwisata akan terbentuk dan tidak terfokus diperkotaan saja. Teknologi digunakan sebagai alat untuk mempromosikan secara online (meng-onlinekan yang off line). Dengan demikian bisa terjadi sinergisitas yang baik. Untuk hotel yang konvensional masih tetap bekerja sama dengan biro perjalanan dan agen perjalanan. Meskipun mereka juga mempromosikan secara online.

baca juga: Ekspor Perdana Pupuk Cair dan Dekomposer ke Malaysia

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari meminta pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan MHV. Langkah tersebut harus segera dilakukan demi menjaga persaingan bisnis yang sehat. Persoalannya dari persaingan harga yang makin tidak sehat hingga pajak dari  bisnis ini (MHV) yang dipertanyakan. Bagi anggota dewan, pihaknya ingin pajak pendapatan daerah meningkat dari bisnis penginapan yang ada di Kota Yogyakarta.

"MHV juga akan ditertiibkan. Pemkot harus tertibkan (agar MHV sesuai aturan  yang ada)," pungkas dia. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More