Jumat 13 Desember 2019, 14:13 WIB

KPK Periksa Komisaris Utama PTPN III

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Periksa Komisaris Utama PTPN III

MI/Rommy Pujianto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara III Arif Satria. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait distribusi gula di perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IKL (Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (13/12).

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut yakni Direktur Utama PTPN III nonaktif Dolly Pulungan, Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana dan pengusaha Pieko Nyotosetiadi

Pieko adalah pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. KPK menduga ada pemberian hadiah atau janji berupa fee terkait distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019 dari Pieko kepada Dolly dan Kadek.

Perkara untuk tersangka Pieko saat ini tengah disidangkan. Jaksa KPK mendakwa Pieko menyuap senilai Rp3,55 miliar terkait dengan pembelian gula kristal putih dengan ikatan perjanjian.

Baca juga: KPK Dalami Pemberian Suap ke Pejabat PTPN III

Sebagai yang diduga menerima, Dolly dan Kadek, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Pieko yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More