Jumat 13 Desember 2019, 11:04 WIB

Lagi, KLHK akan Gugat Empat Korporasi Pelaku Karhutla

Indriyani Astuti | Humaniora
Lagi, KLHK akan Gugat Empat Korporasi Pelaku Karhutla

ANTARA FOTO/ManggalaAqni/Jojon
Personel Manggala Aqni melakukan pemadaman karhutla gambut di lahan masyarakat di Kecamatan Lalolae, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

 

LIMA gugatan perdata kini telah masuk dalam proses persidangan  kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2018 kini telah masuk dalam proses persidangan.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jasmin Ragil Utomo menuturkan ada lima koorporasi yang digugat yaitu PT Kalimantan Lestari Mandiri di Kalimantan Tengah, PT. Sari Asri Rejeki, Sulawesi Utara, PT Asia Palm Lestari, di Kalimantan Barat,  PT Rambang Agro Jaya, di Sumatera Selatan, dan PT Pranaindah Gemilang di Kalimantan Barat.

"Kami juga sedang menyiapkan gugatan perdata untuk 4 kasus lain yang akan diajukan pada 2020," terangnya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (12/12).

KLHK telah memenangi gugatan terhadap PT Kaswari Unggul (PT KU) atas kebakaran yang terjadi dilokasi PT KU seluas 129,18 Ha di Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 2015.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Akhmad Jaini,  mengabulkan gugatan tersebut. PT KU dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp25,5 miliar.

Ragil mengungkapkan pemerintah masih akan melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut agar gugatan hukum dapat dilakukan maksimal. Pasalnya, dalam putusan itu, majelis hakim tidak mengabulkan biaya verifikasi. Biaya verifikasi, kata Ragil, diperlukan guna mempercepat proses eksekusi.

"Proses eksekusi lebih mudah apabila sudah dilakukan sita jaminan. Ketika gugatan sudah berkekuatan hukum mengikat ( inkracht) langsung bisa dieksekusi," terangnya.

Menurut Ragil, PT. KU belum menyatakan akan mengajukan keberatan atas putusan tersebut. Majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari apabila akan mengajukan upaya hukum banding.

Ia menyampaikan bahwa PT. KU, yang berlokasi di Tanjung Jabung Timur, Jambi merupakan perusahaan yang tidak koperatif. Padahal, itikad baik perusahaan dalam menjalankan sanksi yang diberikan, kata Ragil, sangat penting.

"Kalau dibandingkan dengan yang lain, ada perusahaan yang dendanya lebih besar. Tapi sejak sanksi administrasi berupa teguran dan pencabutan izin, mereka sudah tidak patuh sehingga kami bawa ke gugatan perdata sudah putus dan pidana saat ini masih dalam proses sidang," paparnya.

Selain PT. KU, KLHK juga sedang mengupayakan agar proses eksekusi terhadap putusan yang sudah inkracht dapat segera dilakukan oleh pengadilan.

Salah satu kasus yang pelik eksekusinya ialah PT. Kallista Alam yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan harus membayarkan denda pemulihan lingkungan sebesar Rp 336 miliar.

Ragil menyampaikan proses eksekusi sudah pada tahap penilaian aset perusahaan dengan melibatkan Kantor Jasa Pelayanan Publik Pung's Zulkarnaen untuk melaksanakan penilaian aset. Tetapi, mereka mengalami penghadangan di lapangan.

"Kita menghadapi penghadangan. PT. Kallista Alam dengan dukungan massa yang ada di sana. KLHK tidak menginginkan adanya bentrok, jadi ditempuh upaya persuasif dahulu," papar Ragil.

Penilaian aset, kata dia, tahap yang dilakukan sebelum eksekusi. Hasil dari penilaian akan disampaikan pada ketua pengadilan yang kemudian akan melakukan lelang aset dan uangnya disetorkan pada negara.

Ragil juga menuturkan kendala lain dalam mengeksekusi putusan perdata PT Merbau Pelalawan Lestari yang telah divonis membayar ganti rugi senilai Rp16,2 triliun oleh PN. Pekanbaru.

"Kami sudah diserahkan aset-asetnya ke pengadilan tetapi belum ditindaklanjuti. Kami dibebani untuk meminta data bukti-bukti dari aset, kami mengajukan keberatan pada ketua pengadilan ini kewenangan mereka," tutur Ragil.

"Seolah-olah pengadilan memberikan kewenangan pada KLHK untuk mengeksekusi sendiri setelah menggugat. Kita tembuskan surat keberatan pada Mahkamah Agung dan Ombudsman," paparnya. (Ind/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More