Jumat 13 Desember 2019, 08:50 WIB

Konsep Kerja Fleksibel ASN Dimatangkan

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Konsep Kerja Fleksibel ASN Dimatangkan

MI/MOHAMAD IRFAN
Menpan BR, Tjahjo Kumolo.

 

KEMENTERIAN Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) mematangkan konsep kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Konsep itu sedang disiapkan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Saya sudah diskusi lama dengan Pak Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa), dia akan menyampaikan ke kami awal Januari. Dia sudah punya konsep, program untuk pegawai Bappenas bekerja dari rumah, juga di kantor," kata Menpan-Rebiro Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,  kemarin.

Menurutnya gagasan sistem flexiwork dapat di-terapkan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, Kemenpan-Rebiro harus mengkaji guna menyesuaikan penghitungan angka kredit terkait tunjang-an ASN. "Nanti mau kami diskusikan (dengan Bappenas)," jelas Tajhajo.

Deputi Sarana dan Prasarana serta Deputi Regional Bappenas menguji coba penerapan sistem flexiwork yang tidak mengharuskan ASN bekerja di kantor. Mekanisme kerja terbagi atas dua sift, pukul 06.00-14.00 diutamakan untuk ASN perempuan dan pukul 14.00-22.00 untuk laki-laki.

Bappenas sedang menyusun kerangka indikator penilaian kinerja bagi ASN. Rencananya, 1 Januari 2020, sekitar 1.000 ASN di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas mulai menerapkan sistem tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap proses pe-rampingan birokrasi, dengan menghapus jabatan struktural eselon III, IV, dan V jangan sampai menimbulkan kegaduhan di kalangan ASN.

Untuk itu, ia meminta penyederhanaan dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga risiko dari perubahan tersebut sedikit. "Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil," kata Wapres saat memimpin rapat Komite Dewan Penga-rah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres, kemarin.

Selaku Ketua Pengarah KPBRN, Wapres meminta seluruh menteri terkait ber-koordinasi untuk mencapai reformasi birokrasi yang tetap memerhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan ASN. Rapat tersebut dihadiri, antara lain Menpan-Rebiro Tjahjo Komolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Zuq/Dro/P-3)

Baca Juga

Antara

Jokowi: Bangkit atau Jatuh ke Jurang Resesi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 14:00 WIB
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan upaya menjamin keselamatan rakyat dalam menghadapi wabah virus korona tetap menjadi prioritas...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bareskrim Tahan Anita Agar Tidak Kabur dan Hilangkan Barang Bukti

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 12:18 WIB
Penahanan Anita Kolopaking karena pertimbangan penyidik sebagai syarat subjektif adalah agar yang bersangkutan tidak melarikan diri dan...
Ist/DPR

RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan Lingkungan

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 10:50 WIB
Untuk itu, RUU Ciptaker harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya