Kamis 12 Desember 2019, 19:00 WIB

Suhendra Kritik Pernyataan JK

Widhoroso | Politik dan Hukum
Suhendra Kritik Pernyataan JK

Dok. Pribadi
Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-Haythar (kiri) dan pengamat intelejen Suhendra Hadikuntono dalam sebuah pertemuan beberapa waktu lalu

 

BUTIR-BUTIR  kesepakatan Memorandum of Understandung (MoU) Helsinki, Finlandia, Agustus 2005 tidak ada satu klausul yang mengatur bentuk bendera Aceh harus seperti apa. Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan pimpinan GAM, khususnya poin 1.1.5 hanya menyebutkan pemerintah daerah Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah seperti bendera, lambang, dan himne.

"Sama sekali tidak ada penjelasan atau keterangan secara detail tentang bentuk atau warna bendera. Larangan penggunaan simbol dan emblem GAM hanya diberlakukan bagi anggota GAM setelah penandatanganan MoU Helsinki," ungkap pengamat intelejen Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Kamis (12/12).

Ia menyatakan hal tersebut terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) Aceh, Selasa (10/12). Dalam pertemuan tersebut Kalla mengatakan MoU Helsinki memuat kesepakatan larangan penggunaan emblem atau simbol-simbol yang pernah dipakai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Menurut saya, dalam butir-butir kesepakatan perdamaian Helsinki tidak ada satu pun klausul yang mengatur bentuk bendera Aceh harus seperti apa," ujar Suhendra.

Terkait bendera, menurut Suhendra, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Bab XXXVI Pasal 246 ayat (2) ditegaskan bahwa pemerintah daerah Aceh diberikan hak untuk menentukan sendiri bentuk dan warna bendera Aceh. Dalam aturan tersebut, kata Suhendra, disebutkan bahwa bendera Aceh adalah simbol kekhususan dan keistimewaan daerah Aceh, bukan simbol kedaulatan wilayah maupun negara.

Di sisi lain, Suhendra mengingatkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan tokoh-tokoh Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh, yakni anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, untuk segera berkoordinasi dengan Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-Haythar. Menurutnya, terkait masalah butir-butir MoU Helsinki yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat, itu adalah otoritas penuh dari Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud untuk membahasnya dengan Presiden Jokowi.

"Beliau adalah pemimpin kultural tertinggi di Aceh dan kebetulan beliau juga penanda tangan MoU Helsinki antara pemimpin tertinggi GAM dan pemerintah Indonesia. Merekalah para pihak yang sebenarnya berkompeten," jelas Suhendra. (RO/R-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More