Kamis 12 Desember 2019, 22:16 WIB

Menkes dan BPJS Setuju tak Naikan Iuran Peserta JKN Kelas III

Indriyani Astuti | Humaniora
Menkes dan BPJS Setuju tak Naikan Iuran Peserta JKN Kelas III

Antara/Risky Andrianto
BPJS Kesehatan

 

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setuju untuk tidak menaikkan iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) BPJS Kesehatan Kelas III.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan rapat dengan pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan di gedung parlemen, Kamis (12/11).

Untuk menambal beban iuran peserta BPJS Kesehatan kelas III, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut bisa memanfaatkan profit dan klaim rasio dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan ada keuntungan akibat kenaikan iuran JKN.

Fachmi menuturkan profit tersebut digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta mandiri kelas III yang jumlahnya 19 juta jiwa saat ini.

"Nanti kami akan koordinasikan dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Baca juga : Jokowi Ingatkan Tata Kelola BPJS agar Diperbaiki

Menteri Kesehatan Terawan sempat mengusulkan tiga opsi menindaklanjuti permintaan DPR agar iuran peserta program JKN kelas III untuk segmen mandiri tidak naik.

Opsi pertama yang diusulkan yakni pemerintah mensubsidi peserta mandiri kelas III sebesar Rp3,9 triliun apabila iuran mereka tidak naik. Kedua, BPJS Kesehatan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diperkirakan akan ada kenaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran peserta JKN yang akan efektif berlaku pada 1 Januari 2020.

Menkes menjelaskan alokasi pembiayaan peserta JKN segmen penerima bantuan iuran (PBI) yang akan dibayarkan oleh pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2019 sebesar Rp35,9 triliun.

Apabila iuran peserta JKN segmen PBI jadi dinaikan pada 2020, maka uang yang akan diterima BPJS Kesehatan sebesar Rp 48,7 triliun atau diasumsikan ada profit sekitar Rp 13,5 triliun.

Baca juga :Temui DPR, Mahasiswa UI Tolak Iuran BPJS Kelas 3 Dinaikkan

Opsi terakhir yang diusulkan Menkes, perbaikan kualitas data kepesertaan segmen PBI dan mengintegrasikannya dengan sistem basis data terpadu millik Kementerian Kesehatan.

Disampaikannya, terdapat data peserta JKN segmen PBI yang tidak masuk dalam basis data terpadu. Jumlahnya 30.620.052 jiwa. Mereka akan dinonaktifkan dan digantikan dengan 19.961.569 jiwa yang tidak mampu membayar iuran.

Menanggapi usulan kenaikan untuk peserta JKN segmen mandiri kelas III yang didesak tidak naik, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Edi Wuryanto menyampaikan dalam Perpres No.75/2019 tidak diatur subsidi antarsegmen kepesertaan.

Selain itu, opsi untuk tidak menaikan iuran kelas 3 peserta mandiri, akan sulit dilakukan tanpa adanya keputusan dari kementerian keuangan sehingga ia memandang perlu adanya rapat gabungan lintas kementerian. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Menekan Mobilitas Mampu Tekan 70 Persen Laju Sebaran Covid-19

👤Antara 🕔Rabu 27 Mei 2020, 23:01 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya sekitar 40 persen menekan pergerakan...
123rf.com

Antibiotika Bisa Obati Covid-19, Hoaks yang Mendunia

👤Henri Siagian 🕔Rabu 27 Mei 2020, 22:37 WIB
Berdasarkan penelusuran India Today, artikel yang viral itu diterbitkan oleh situs Medium yang diambil dari sebuah laman di Nigeria,...
Ilustrasi

Bansos Tahap II di Kabupaten Bekasi Cair Pekan Depan

👤Ihfa Firdausya 🕔Rabu 27 Mei 2020, 21:51 WIB
Mensos menyebut penyaluran BST tahap I di Kecamatan Tambun Selatan akan selesai dalam satu dua hari. Sementara untuk Kabupaten Bekasi akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya