Jumat 13 Desember 2019, 02:15 WIB

Iuran JKN Kelas III Mandiri Tetap

MI | Humaniora
Iuran JKN Kelas III Mandiri Tetap

MI/Ferdinandus Rabu
Pelayanan di BPJS Kesehatan

 

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepakat untuk tidak menaikan iuran bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kelas 3. Mereka pada Januari 2020 nanti tetap membayar iuran sebesar Rp 25.500, bukan Rp 42 ribu.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto setuju atas usulan Komisi IX DPR RI tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDPU) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menanggapi hal itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan jika opsi itu diambil pihaknya dapat memanfaatkan profit dan klaim rasio dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun mendatang ada keuntungan akibat kenaikan iuran JKN. Fachmi menuturkan profit tersebut digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta mandiri kelas III yang jumlahnya 19 juta saat ini.
“Nanti kami akan koordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Menkes menjelaskan alokasi pembiayaan peserta JKN segmen PBI yang akan dibayarkan oleh pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2019 sebesar Rp35,9 triliun. Apabila iuran peserta JKN segmen PBI jadi dinaikan pada 2020, maka uang yang akan diterima BPJS Kesehatan sebesar Rp 48,7 triliun atau diasumsikan ada profit sekitar Rp 13,5 triliun.

Menanggapi kesepakatan untuk tidak menaikan besaran iuran bagi peserta JKN segmen mandiri kelas III, anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Edi Wuryanto mengatakan hal itu sangat tergantung persetujuan Kementerian Keuangan. Alasannya, dalam Perpres No.75/2019 tidak diatur subsidi antarsegmen kepesertaan.

Dia menjelaskan hal itu akan sulit dilakukan tanpa ada keputusan dari Kementerian Keuangan sehingga ia memandang perlu secepatnya ada rapat gabungan lintas kementerian untuk membahas hal tersebut.(Ind/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More