Kamis 12 Desember 2019, 19:27 WIB

Bea Cukai Bojonegoro Canangkan Zona Integritas

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Bea Cukai Bojonegoro Canangkan Zona Integritas

Istimewa/Bea Cukai Bojonegoro
pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM) di Aula Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Jawa Timur.

 

KANTOR Bea Cukai Bojonegoro secara resmi melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) di Aula Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis (28/11).

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Muhamad Purwantoro mengatakan,"Komitmen mewujudkan WBK dan WBBM ini seharusnya tidak hanya sekadar predikat saja. Namun harus diawali dengan komitmen berintegritas memberikan pelayanan yang terbaik dengan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).”.

Pada acara yang sama, Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Winarko melakukan pembacaan dan penandatanganan piagam pencanangan WBK/WBBM.

Winarko menjelaskan, beberapa hari sebelumnya seluruh pegawai baik pegawai pemerintah dan non-pegawai pemerintah berkomitmen kuat mendukung pembangunan zona integritas bebas korupsi.

“Pembangunan zona integritas mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 sehingga ingin mewujudkan Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," jelas Winarko.

Winarko menegaskan bahwa tujuan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas adalah agar unit kerja di lingkungan Bea Cukai Bojonegoro memperoleh predikat WBK dan WBBM.

“Komitmen dari seluruh pegawai Bea Cukai Bojonegoro serta dukungan dan kerja sama stakeholder sangat diperlukan sehingga pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dapat berjalan dengan baik,” pungkas Winarko.

Pada acara tersebut, turut hadir Bupati Bojonegoro Anna Mu’Awanah, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jatim Muflihul Hadi, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bojonegoro  Sateno, dan perwakilan Kodim 0813 serta para pimpinan perusahaan mitra kerja. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More