Kamis 12 Desember 2019, 19:21 WIB

Sebelum Putusan MK, NasDem Adang Mantan Napi Maju Pilkada

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Sebelum Putusan MK, NasDem Adang Mantan Napi Maju Pilkada

MI/M Irfan
Ketua DPP NasDem Willy Aditya

 

PARTAI NasDem Pemerintah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait batas waktu mantan narapidana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Tanpa itupun, Partai NasDem telah menerapkan standar norma sehingga tidak mengusung kandidat yang memiliki catatan hukum buruk.

"Kita mengapresiasi putusan MK karena kita negara hukum. Jauh sebelum itu NasDem menerapkan standar etik yang tinggi dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh menginstruksikan itu sehingga menjadi satu-satunya parpol yang tidak mengusung kandidat mantan korupsi, narkoba, seksual dan teroris," ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada Media Indonesia, Kamis (12/12).

Ia mengatakan, NasDem menginginkan standar demokrasi meningkat dan kepercayaan publik terhadap partai pulih. Untuk itu, NasDem memegang dan menjalankan komitmen restorasi yang salah satunya standar moral dan etik.

"NasDem selalu memastikan kadidat yang diusung memiliki integritas dan kalau harus bersama-sama dengan partai lain pun kita tetap mengutamakan itu," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, NasDem telah berjuang memperbaiki mutu demokrasi. Kemudian putusan MK tersebut menjadi penguat dari sikap politik NasDem dalam menyajikan pemimpin yang bersih kepada masyarakat.

"NasDem sudah menjadi trigger dalam penerapan moral dalam seleksi kadidat di Pilkada dan bahkan saat Bawaslu menginisiasi penandatanganan pakta integritas NasDem menjadi partai pertama mengikutinya. Walaupun akhirnya Bawaslu sendiri yang mengabaikannya. Kemudian kita semua tahu bahwa NasDem juga menjadi pionir menerapkan politik tanpa mahar," pungkasnya. (X-15)

Baca juga: Jeda 5 Tahun Eks Napi Korupsi Dinilai Tidak Berlebihan

Baca juga: PDIP Berpedoman pada Putusan MK soal Eks Napi Korupsi

Baca juga: Kemendagri Minta KPU Segera Sesuaikan PKPU dengan Putusan MK

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More