Kamis 12 Desember 2019, 18:11 WIB

Luthfi Pembawa Bendera Terancam 5 Tahun Penjara

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Luthfi Pembawa Bendera Terancam 5 Tahun Penjara

Antara
Seorang pengunjuk rasa membentangkan bendera Merah Putih saat kericuhan dalam unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, (30/9)

 

DEDE Luthfi Afandi, pemuda yang menjadi peserta demonstrasi RUU KPK di Kawasan DPR/MPR RI didakwa empat pasal berupa perusakan fasilitas umum dan melawan petugas kepolisian.  Ia merupakan pembawa bendera yang viral saat demo di DPR tengah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri menilai bahwa Luthfi diduga melakukan melakukan pengerusakan fasilitas umum milik pemerintah yaitu pot bunga, pembatas jalan, dan pagar pembatas jalan.

"Pada tanggal September sekitar 19.30 terdakwa bersama teman-teman yaitu Saudara Nandang dan Saudara Bengbeng yang sebelumnya berhasil dipukul mundur oleh petugas kepolisian," kata Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra saat membacakan dakwaan di PN Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

Luthfi, jelas Andri, kemudian datang kembali bersama massa yang lebih banyak. Mereka melakukan demo serta penyerangan terhadap petugas. Penyerangan dengan cara melempar botol air, bambu, petasan, kembang api dan sebagainya.

 

Baca juga: Nama Dua Korban Demo UU KPK akan Diabadikan di KPK

 

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Luthfi diketahui bukan lagi pelajar karena baru lulus sekolah pelajar. Saat ini dirinya merupakan pencari kerja.

Pria berumur 20 tahun tersebut dijerat empat pasal, yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 212 Jo 214 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Selain itu juga dijerat dengan Pasal 218 KUHP dengan ancaman penjara 4 bulan 15 hari.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III Didik Mukrianto yang hadir saat persidangan terdakwa akan mendengar aspirasi publik terkait sidang Luthfi. Didik juga mendukung terdakwa secara moril. Menurut Didik pengadilan juga perlu memahami kasus ini dua perspektif dari korban.

"Sudah barang tentu di DPR terus mendengar yang menjadi aspirasi masyarakat dan publik termasuk sidang hari ini mendapatkan perhatian publik cukup banyak, untuk itu komisi 3 memastikan peradilan bisa berjalan dengan aturan yang berlaku, kata Didik di PN Jakarta Pusat," kata Didik. (OL-8)

 

 

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

DPR Diminta Tak Paksakan Buka Masa Sidang

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 16:45 WIB
Trubus mengatakan tindakan itu akan mengecewakan masyarakat yang saat ini tengah bahu-membahu menyuarakan menjaga jarak...
Antara

Pemerintah Didorong Terbitkan Larangan Mudik

👤Ant 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 16:00 WIB
Jika kebijakan-kebijakan pemerintah dipatuhi dengan langkah tegas dan konkret, pandemi korona bisa diatasi dengan...
MI/MOHAMAD IRFAN

Pembukaan Masa Sidang Agar DPR Bisa Ikut Bekerja Awasi Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 28 Maret 2020, 14:05 WIB
Dari sisi legislasi, DPR juga tentu perlu mengantisipasi adanya perubahan yang sangat mendesak atas undang-undang. Kalaupun ada Perppu,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya