Kamis 12 Desember 2019, 17:40 WIB

Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Nihil di Era Jokowi

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Mahfud Sebut Pelanggaran HAM Nihil di Era Jokowi

Antara
Menko Polhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menegaskan tidak ada kasus pelanggaran HAM terjadi era pemerintahan Joko Widodo. Menurut dia, pelanggaran HAM sesuai definisi hukum ialah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara terencana dan memiliki tujuan tertentu.

"Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12).

 

Baca juga: Jimly tidak Terima Isu HAM Kalah dengan Korupsi

 

Ia menambahkan, jika realitasnya ditemukan kekerasan yang bersifat horizontal, seperti kekerasan yang dilakukan aparat kepada rakyat dan sebaliknya maupun rakyat terhadap rakyat, itu merupakan kejahatan dan tidak bisa disimpulkan sebagai pelanggaran HAM.

Mahfud tidak menampik saat ini banyak kasus kejahatan horizontal yang sedang diproses. Ia memastikan pelbagai bentuk kekerasan tersebut akan dituntaskan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negeri ini.

"Nah, yang dikatakan pelanggaran HAM itu adalah terencana, dilakukan oleh negara untuk sesuatu yang merampas hak asasi rakyatnya. Atau by mission, membiarkan terjadinya pelanggaran HAM yang berkelanjutan," tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Lebih jauh, terang dia, pemerintah juga sedang berupaya menyelesaikan 11 kasus pelanggaran HAM berkelanjutan yang terjadi sebelum era Presiden Jokowi. Kasus yang masih menggantung itu ialah tragedi berdarah 1965-1966, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, peristiwa Mei 1998, Talangsari, Wamena, Wasior, Jambu Keupok, peristiwa simpang KKA, dan Rumoh Geudong. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Polri Terus Buru Penimbun Masker dan Hand Sanitizer

👤Yakub Priyatma Wijayaatmaja 🕔Kamis 02 April 2020, 20:15 WIB
Asep menjelaskan bahwa kasus yang ditangani tidak hanya menyangkut penimbunan, tetapi juga menaikkan harga masker atau hand sanitizer...
Antara

Beda dengan Jubir Presiden, Mensesneg Ajak Masyarakat tidak Mudik

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 April 2020, 19:57 WIB
Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah...
MI/Susanto

DPR Bawa RUU Pemasyarakatan & RKUHP ke Paripurma Pekan Depan

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Kamis 02 April 2020, 19:37 WIB
Komisi III mengatakan membutuhkan waktu setidaknya seminggu untuk merampungkan penyusunan kedua RUU...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya