Kamis 12 Desember 2019, 17:05 WIB

BNPT: Strategi Moderasi Jalan Tengah Tangkal Radikalisme

Golda Eksa | Politik dan Hukum
BNPT: Strategi Moderasi Jalan Tengah Tangkal Radikalisme

MI/Adam Dwi
Direktur Deradikalisasi BNPT

 

DIREKTUR Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris, menegaskan strategi moderasi merupakan jalan tengah yang sangat tepat digunakan dalam menangkal radikalisme.

Menurut dia, istilah moderasi yang diserap dari bahasa Arab, waasith atau wasata, merupakan jalan tengah. Artinya, terang dia, moderasi yang notabene bukan hal baru dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh semua pihak.

"Nah, tinggal strateginya yang berbeda. Semua moderat, bukan sesuatu yang baru, tapi itu harus diperkuat, harus semua bekerja sesuai kompetensinya yang memodernisasi kehidupan beragama dan berbangsa," kata Irfan ketika dihubungi, Kamis (12/12).

Irfan menambahkan, penggantian istilah deradikalisasi menjadi moderasi, seperti yang dilontarkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, tidak perlu dilakukan.

Baca juga : Haedar Usulkan Istilah Deradikalisasi Jadi Moderasi

Penyebutan deradikalisasi, imbuhnya, telah memiliki landasan yuridis. Ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Sebagai wacana akademik, banyak istilah yang disarankan dengan istilah yang berbeda. Namun, substansinya tetap sama," pungkasnya.

Sebelumnya, Haedar menawarkan agar mengakhiri penyebutan deradikalisasi dan diganti moderasi. Cara pandang yang berlebihan dengan deradikalisasi yang overdosis dikhawatirkan dapat menjurus pada suatu paradoks.

"Melawan radikal dengan cara radikal akan melahirkan radikal baru, sehingga Indonesia menjadi terpapar radikalisme," kata Haedar dalam sambutannya disela-sela pengukuhan guru besar bidang sosiologi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (12/12). (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More