Kamis 12 Desember 2019, 06:40 WIB

Hari Ini, KPK Panggil James Riady Terkait Kasus Meikarta

Juven Martua Sitompul | Politik dan Hukum
Hari Ini, KPK Panggil James Riady Terkait Kasus Meikarta

ANTARA/Aprillio Akbar
CEO Lippo Group James Riady

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap CEO Lippo Group James Riady, Kamis (12/12). James akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group, di Bekasi.

James akan diperiksa bersama tersangka eks Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO). Kuat dugaan kesaksian bos Lippo Group itu akan dikonfrontasikan dengan keterangan tersangka.

"Kamis, 12 Desember 2019, KPK kembali berencana melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BTO dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dan juga mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12).

Baca juga: KPK kembali Panggil James Riady terkait Kasus Meikarta, Besok

Lembaga Antirasuah itu mengultimatum James untuk bersikap kooperatif. Terpenting, hadir memenuhi panggilan penyidik.

"Perlu diingat, kehadiran sebagai saksi merupakan kewajiban hukum," tegasnya.

KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Bartholomeus dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, sebagai tersangka.

Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2017.

Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ?12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More