Rabu 11 Desember 2019, 23:20 WIB

Daftar Ketua RW, Bayar Rp15 Juta

Daftar Ketua RW, Bayar Rp15 Juta

Ilustrasi
Daftar Ketua RW, Bayar Rp15 Juta

 

SEBUAH spanduk di lingkungan RW 03 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi mendadak jadi buah bibir. Perhelatan pemilihan ketua RW setempat pada Minggu (22/12) mendatang mengharuskan bakal calon Ketua RW membayar uang pendaftaran sebesar Rp15 juta.

Sebenarnya tulisan di spanduk tersebut biasa saja, di antaranya jadwal pelaksanaan dan kriteria pendaftaran bakal calon.

Namun, yang jadi pusat perhatian adalah keharusan membayar uang pendaftaran sebesar Rp15 juta. Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 05 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan RT/RW tidak mengatur hal tersebut.

Sekretaris kelurahan Jatiluhur, Muhidin menjelaskan angka tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh panitia, tokoh masyarakat, dan karang taruna setempat. Terbukti beberapa nama sudah dipastikan akan mencalonkan diri sebagai ketua RW.

Biaya pendaftaran pencalonan Ketua RW 03, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang mencapai Rp15 juta dinilai tidak wajar. Meski tidak melanggar Perda, tapi nilainya tidak etis.

“Di tempat saya juga ada, katakanlah panitia memungut atau meminta untuk administrasi. Kalau saya dengar sampai Rp15 juta, ini kan sudah tidak wajar menurut saya. Kalau sampai Rp15 juta itu yang menurut saya perlu diluruskan, walaupun tidak melanggar,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak, saat dihubungi, Rabu (11/12).

Rozak menjelaskan dalam Perda nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan RT/RW hanya menerangkan persyaratan seputar pendidikan minimal untuk calon yang bersangkutan. Adapun biaya administrasi tersebut diminta untuk operasional kegiatan selama rangkaian pemilihan, seperti untuk kebutuhan undangan dan konsumsi ketika mengumpulkan masyarakat.

Menurut Rozak, jika hal ini terus dilakukan, dia khawatir lambat laun akan berpotensi terjadi penyelewengan dana. Bahkan, hal itu dianggap mencoreng nama baik pesta demokrasi di kalangan masyarakat.

“Pemerintah dalam hal ini camat perlu mengimbau imbauan kepada masyarakat atau kepanitiaan agar tidak memberatkan setiap orang yang mencalonkan diri untuk mengabdi di tengah masyarakat,” katanya. (Gan/J-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More