Rabu 11 Desember 2019, 17:12 WIB

Revitalisasi Industri Tekstil RI Butuh Dana Rp175 Triliun

Faustinus Nua | Ekonomi
Revitalisasi Industri Tekstil RI Butuh Dana Rp175 Triliun

Antara/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi industri tekstil

 

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan perkiraan investasi biaya revitalisasi industri tekstil mencapai Rp175 triliun. Biaya tersebut untuk industri hulu dan hilir guna memperbaiki serta meningkatkan daya saing produk.

"Kalau tidak salah itu Rp175 triliun ya. Itu dibagi untuk hulu dan hilir. Mesinnya itu paling Rp75 triliun. Kita minta kepada mereka (pengusaha) mana yang menjadi prioritas, kita cari solusi," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (11/12).

Menurutnya revitalisasi industri tekstil merupakan masalah serius yang harus ditangani bersama antara pengusaha dan pemenritah. Pasalnya, saat ini pasar tekstil Tanah Air banyak dibanjiri produk impor yang dengan harga yang lebih murah dan kompetitif.

Untuk itu, BKPM menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sudah bertemu dengan para pengusaha tekstil. BKPM, lanjut Bahlil, menjadi jembatan antara pengusaha dan kementerian teknis guna membahas regulasi dan pembiayaan yang bisa mendukung industri tekstil kembali kompetitif.

Baca juga : BKPM Dorong Pengusaha Tingkatkan Produksi Tekstil Dalam Negeri

"Ini persoalan bangsa makanya kita akan mengklasifikasi mana yang prioritas yang kemudian melahirkan daya saing. Kita membantu pengusaha dan negara juga," imbuhnya.

Sementara itu, Pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan, proses revitalisasi dengan biaya total Rp175 triliun, diperkirakan berlangsung selama 7 tahun. Revitalisasi akan mendongkrak devisa negara dari tekstil hingga 10 kali lipat.

"Dalam waktu 12 tahun devisa kita akan meningkat dari 13,2 miliar dollar AS pertahun menjadi 49 miliar dollar AS. Kemudian di tahun 2030 dengan net devisa lebih dari 30 miliar dollar AS,” paparnya.

Dengan demikian, lanjutnya dukungan pemerintah sangatlah penting terutama terkait regulasi. Perlu adanya regulasi yang ramah investor karena pelaku industri membutuhkan dana yang besar untuk revitalisasi. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More