Rabu 11 Desember 2019, 16:46 WIB

Tahun Depan, Bulog bukan Penyalur Beras BPNT

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Tahun Depan, Bulog bukan Penyalur Beras BPNT

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pekerja mengangkut karung berisi beras di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

 

KISRUH beras turun mutu di Perum Bulog nampaknya belum berakhir. Pasalnya, pada tahun depan, pemerintah memastikan akan melanjutkan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan beras sejahtera (rastra) sudah tidak diberlakukan.

Selama ini, Bulog beralasan beras-beras di gudang mereka mengalami penurunan mutu lantaran keran penyaluran kepada masyarakat ditutup rapat. Semula, melalui kebijakan bantuan beras sejahtera (rastra), Bulog bertanggung jawab penuh atas penyaluran ke seluruh masyarakat miskin di Indonesia.

Namun, dengan skema BPNT hal tersebut tidak berlaku. Bulog harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam memasok beras ke warung-warung penyalur BPNT. Akhirnya, banyak beras di gudang perseroan yang tersendat keluar dan menumpuk hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung memastikan pada tahun depan, pemerintah tidak akan memberikan penugasan khusus kepada Bulog untuk menyalurkan beras untuk BPNT.

Hal tersebut tidak bisa dilakukan lantaran di dalam payung hukum yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai disebutkan penyaluran beras bisa dilakukan secara bebas oleh siapa saja.

"Kalau ada penunjukkan ke Bulog nanti menyalahi aturan. Kita belum ada tanda-tanda untuk menugaskan Bulog," kata Andi kepada Media Indonesia, Rabu (11/12).

Baca juga: Kemensos Tunjuk Bulog Salurkan Beras untuk BPNT

Andi mengatakan skema seperti ini justru akan menguatkan sisi komersial Bulog yang selama ini bergantung pada pemerintah untuk penyaluran beras.

"Ini sekaligus rantangan buat Bulog, untuk bisa seperti swasta," tuturnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More