Rabu 11 Desember 2019, 16:34 WIB

MPR Tunggu Masukan Masyarakat Terkait Amendemen

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
MPR Tunggu Masukan Masyarakat Terkait Amendemen

ANTARA/GALIH PRADIPTA
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid

 

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tengah intensif mendalami wacana amendemen terbatas UUD 1945. Saat ini MPR masih melakukan pemetaan dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak terkait pasal-pasal yang membutuhkan amendemen.

"Ini proses awal, nanti soal urgensinya justru kami menunggu aspirasi masukan dari masyarakat," ujar Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, dalam diskusi Urgensi Amendemen Konstitusi, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (11/12).

Jazilul mengatakan, saat ini pimpinan MPR tengah terus melakukan safari politik atau silaturahim ke setiap lembaga partai politik dan ormas. Hal itu dilakukan untuk bisa menerima masukan dari berbagai lapisan masyarakat.

"Karena silaturahim ini, kemudian muncul lah beberapa pikiran, tidak hanya terkait dengan amandemen terbatas GBHN tetapi untuk mempertimbangkan pasal lain," ujar Jazilul.

Saat ini ia mengatakan MPR tengah melakukan pemetaan terkait kebutuhan amandemen. Itu dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diperbaharui.

"Karena menurut aturan tidak bisa semua pasal secara bersamaan begitu, karena usulan amandemen hanya terbatas pada pasal yang diusulkan," ujar Jazilul.

Baca juga: DPR Kukuh Amendemen UUD 1945

Sekretaris Fraksi PPP MPR, Muhammad Iqbal, mengatakan bila MPR ingin melakukan amendemen harusl dikaji secara matang. Khususnya manfaat dan tujuan amendemen tersebut.

"Nah, sekarang pertanyaannya, jika MPR , ingin melakukan amendemen pada saat priode ini, tujuannya apa. Tentu tujuannya menurut saya pribadi, harus tujuannya adalah demi kemajuan bangsa dan negara, tidak boleh kita melakukan amendemen itu hanya untuk tujuan sekelompok saja," ujar Iqbal.

Seperti diketahui wacana amendemen UUD 1945 terus bergulir. Terbaru, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, membuka peluang memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945. (A-4)

Baca Juga

Istimewa

Adaptasi dan Kepastian Hukum Bagi Notaris di era New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:55 WIB
MEMASUKI tatanan era baru atau new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari...
Inibaru.com/i-malut.com

Jejak Ruslan Buton, Salah Satu Pelaku Pembunuhan Petani Cengkeh

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 18:13 WIB
Ruslan dan kawan-kawan diduga melakukan penganiayaan hingga La gode tewas sehingga Ruslan ditahan 1 tahun 10 bulan pada...
MI/MOHAMAD IRFAN

Dorong Kesiapan Daerah, Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal

👤Faustinus Nua 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 17:45 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa diadakannya lomba inovasi itu dilatarbelakangi oleh situasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya